Batalkan Rencana Pemilu Raya e-Voting, DPRD Makassar Minta Pemilihan Ketua RT/RW Konvensional

“Terkait anggaran Pemilu Raya yang berbasis e-Voting sebaiknya dievaluasi dan dikembalikan ke manual agar menghindari kecurangan,” jelasnya.

Baca juga: APBD Perubahan 2022 Makassar Defisit Rp715,26 Miliar

Rekomendasi selanjutnya adalah, Pemkot Makassar harus menyikapi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dengan program yang lebih nyata dan menyentuh ekonomi masyarakat.

Pasalnya, kenaikan BBM akan diikuti dengan kenaikan harga bahan, khususnya bahan pokok dan transportasi.

Seiring dengan itu sudah dapat dipastikan tingkat inflasi naik yang berakibat pada daya beli masyarakat menurun.

“Kondisi itu akan menambah kemiskinan dan berdampak pada kehidupan ekonomi masyarakat,” Hasanuddin menambahkan.

Untuk itu, kegiatan di 2022 yang tidak bisa dilaksanakan seyogyanya dialihkan ke program lebih menyentuh dan segera dinikmati masyarakat.

Mislanya lanjut Hasanuddin, pemberian bantuan sosial atau alokasi dana simultan untuk kegiatan yang bisa membuka lapangan usaha.

“Hal ini dapat dilakukan lewat pendidikan keterampilan kerja disertai bantuan peralatan kerja oleh Dinas Pariwisata, Dinas Koperasi, Dinas Pertanian dan Perikanan, dan Dinas Ketahanan Pangan,” katanya.

Selain rekomendasi untuk OPD, Banggar DPRD Makassar juga memberikan rekomendasi untuk seluruh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) lingkup Pemkot Makassar.

Mereka harus memaksimalkan segala potensi pendapatan untuk mengejar target Pendapatan Asli Daerah (PAD).(*)

Baca berita terbaru dan menarik lainnya dari Tribun-Timur.com via Google News atau Google Berita