Profil dan Kekayaan Aswanto Wija To Luwu Eks Hakim Konstitusi di MK yang Mendadak Diganti

DPR RI tak memperpanjang masa jabatan Hakim Konstitusi sekaligus Guru Besar Universitas Hasanuddin, Aswanto.

Editor: Edi Sumardi
DOK KOMPAS.COM
Mantan Hakim Konstitusi di MK sekaligus Guru Besar Unhas, Aswanto. Kini dia digantikan Guntur Hamzah sekaligus Sekjen MK. 

TRIBUN-TIMUR.COM - DPR RI memutuskan tak memperpanjang masa jabatan Hakim Konstitusi sekaligus Guru Besar Universitas Hasanuddin, Aswanto.

Wija To Luwu itu menjabat sebagai Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi atau MK sejak 21 Maret 2014, lalu menjabat Wakil Ketua MK sejak 2 April 2018.

Posisi Aswanto sebagai Hakim Konstitusi pun kini digantikan Guntur Hamzah sekaligus Sekjen MK.

Rapat Paripurna DPR RI, Kamis (29/9/2022), pun mengesahkan penggantian Hakim Konstitusi.

Momen ini cukup mengejutkan lantaran pengesahan itu tidak masuk dalam agenda rapat paripurna DPR, kemarin.

"Sekarang perkenankan kami menanyakan pada sidang dewan terhormat, apakah persetujuan untuk tidak akan memperpanjang masa jabatan hakim konstitusi yang berasal dari usulan DPR atas nama Aswanto dan menunjuk Guntur Hamzah sebagai hakim konstitusi yang berasal dari DPR tersebut, apakah dapat disetujui?" tanya Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dalam rapat paripurna.

"Setuju," jawab para peserta rapat paripurna yang diikuti ketukan palu dari Sufmi Dasco Ahmad.

Ia mengatakan, keputusan menunjuk Guntur Hamzah menggantikan Aswanto dilakukan pada saat rapat internal Komisi III, Rabu (28/9/2022).

"Pimpinan DPR RI telah menerima surat dari Komisi III DPR RI Nomor B101 tanggal 29 September 2022 permohonan penjadwalan yang menindaklanjuti hasil rapat pimpinan DPR RI tanggal 29 September melalui surat pimpinan DPR Nomor R45 tanggal 23 September perihal penyampaian hasil rapat pimpinan, Komisi III DPR RI selanjutnya melakukan rapat internal pada 28 September 2022," kata Sufmi Dasco Ahmad.

Perlu diketahui, rapat paripurna, kemarin, hanya mengagendakan empat hal.

Pertama, laporan Komisi III DPR RI atas Hasil Pembahasan Uji Kelayakan (fit and proper test) terhadap Calon Anggota Pengganti Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.

Kedua, penyampaian Keputusan Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus tanggal 29 September 2022 terkait Surat Komisi III DPR RI, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.

Ketiga, pendapat Fraksi-Fraksi terhadap RUU Usul Inisiatif Anggota DPR RI tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan menjadi RUU Usul DPR RI.

Keempat, pembicaraan tingkat II/pengambilan keputusan atas RUU tentang APBN TA 2023.

Halaman
123
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved