Pemekaran Wilayah
Mahasiswa HMI Lutim dan Palopo Minta La Nyalla Mattalitti Kawal Pembentukan Provinsi Luwu Raya
Ketua DPD La Nyalla Mattalitti diminta mengawal pemekaran wilayah Luwu Tengah dan pembentukan Provinsi Luwu Raya
Penulis: Ivan Ismar | Editor: Muh. Irham
lihat foto
MALILI, TRIBUN-TIMUR.COM - Ketua DPD RI, La Nyalla Mahmud Matalitti menerima sejumlah tuntutan dari mahasiswa. Tuntutan agar DPD RI membantu dan mengawal pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) Luwu Tengah dan Provinsi Luwu Raya.
Dan tuntutan terkait isu yang masih hangat yaitu soal perpanjangan kontrak karya PT Vale Indonesia.
Dimana, pembahasan perpanjangan kontrak karya PT Vale Indononesia wajib melibatkan pemerintah daerah.
Tuntutan ini diterima La Nyalla usai menghadiri kuliah umum di Universitas Andi Djemma (Kamis, 22/9/2022) di Aula Ratona Kantor Walikota Palopo.
Kuliah umum bertema mengembalikan kedaulatan dan kembalikan kesejahteraan rakyat.
La Nyalla Mahmud Mattalitti yang menemui aktivis Luwu Timur dan HMI MPO Cabang Palopo.
Ex Ketua HAM-Lutim Batara Guru, Ibriansyah Irawan menyampaikan sejumlah hal kepada La Nyalla.
"Saat ini telah terjadi polemik tentang kontrak karya PT Vale, tentang kontrak karya itu diperpanjang atau tidak,"
"Kami serahkan kepada pemerintah, tapi tolong nasib masyarakat Luwu Timur juga diperhatikan. Luwu Timur dapat apa?”
"Kami juga meminta agar pembahasan kontrak karya PT Vale ini melibatkan pemerintah daerah” kata Ibriansyah dalam keterangannya, Kamis (22/9/2022).
Ibriansyah juga menyebutkan jika bendungan Larona semestinya sudah diakuisisi oleh pemerintah.
"Karena telah beroperasi lebih dari 40 tahun, sesuai dengan surat izin pemerintah PUTL RI nomor 48/KPTS/1975 tentang pemberian izin usaha listrik kepada PT Inco," jelas Ibriansyah.
Ketua Umum HMI, Muh Fadly juga menyampaikan tentang pembentukan DOB Luwu Tengah dan Provinsi Luwu Raya.
"Kami berharap bapak juga mengawal pembentukan DOB Luwu Tengah dan Provinsi Luwu Raya,"
"Ini menjadi harapan semua rakyat Luwu Raya” ucap Fadly
