Ditolak Mantan Ketua RT/RW, Pemkot Pastikan Tak Ada Kecurangan Pemilu Raya E-Voting

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar memastikan tidak ada kecurangan dalam pelaksanaan Pemilu Raya RT/RW secara elektronik voting (e-voting)

Seperti yang didugakan pada mantan Ketua RT/RW di Makassar, Pemilu Raya dicurigai menimbulkan banyak masalah, termasuk kecurangan dalam proses pemilihan.

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kota Makassar, Harun Rani mengatakan, ia menjamin tidak akan ada kecurangan dalam pemilihan ini.

Ia menyampaikan, sebelum menggandeng penyedia jasa pembuatan aplikasi, ia sudah mewanti-wanti terkait keamanan platform atau aplikasi yang akan digunakan dalam pemilihan.

"Kecurigaan mereka (mantan ketua RT/RW) memang harus diberi penjelasan, bahwa apa yang mereka khawatirkan tidak akan terjadi karena sudah ada antisipasi dari awal yang dilakukan," ucpanya kepada Tribun-Timur.com, Rabu (21/9/2022)

Ia pun meminta, seluruh masyarakat termasuk mantan Ketua RT/RW untuk melakukan pengawasan secara bersama pada saat berlangsungnya tahapan pemilihan.

Di samping itu, Pemkot Makassar juga menggandeng Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mengawasi agenda ini.

"Kami sudah sowan dan menghadap ke Bawaslu dan KPU, mereka akan terlibat untuk mengawasi supaya tidak ada kecurangan," katanya.

Pertimbangan Pemkot Makassar untuk melakukan pemilihan secara e-voting karena bisa menghemat anggaran.

Dimana anggaran Pemilu Raya secara e-voting hanya Rp2,9 miliar.

Sementara pemilihan secara konvensional butuh anggaran sebanyak Rp5 miliar, hampir dua kali lipatnya.

"Jasa pembuatan aplikasi Rp100 juta, lebihnya akan digunakan untuk bimtek dan honor petugas TPS," ungkapnya.

Sementara biaya untuk pengadaan surat suara sesuai dengan pengalaman sebelumnya mencapai Rp880 juta.

Pertimbangan lainnya kata Harun, butuh waktu yang panjang jika menggunakan metode konvensional karena pengadaan surat suara akan melewati tahapan lelang terlebih dahulu.

Menurutnya, itu butuh waktu yang lama dan sulit dijalankan tahun ini, sementara Pemilu Raya RT/RW sudah mendesak.

Total RT/RW di Makassar mencapai 5.979, terdiri dari 996 RW dan 4.983 RT.

Kandidat untuk tiap RT/RW kata Harun Rani tak dibatasi, yang jelas memenuhi syarat atau kriteria sesuai dengan Peraturan Wali Kota (Perwali) terkait Pemilu Raya RT/RW.

Untuk sementara, jumlah pemilih yang ada di Kota Makassar mencapai 408.000.

Pemilih tersebut merupakan kepala rumah tangga yang terdaftar di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil).

"Kepala rumah rangga bisa diwakili oleh ibu atau anak jika berhalangan, harus membawa KTP dan KK nya," jelasnya.

Sebelum ke TPS kata Harun, kepala keluarga harus mendownload aplikasi Paraga atau Pemilu Raya Rukun Tetangga Rukun Warga lewat handphone masing-masing.

Bagi warga yang gagap teknologi bisa dibantu dan didampingi oleh anak atau keluarga dekatnya.

Petugas TPS juga akan siaga memberi bantuan atau pengarahan kepada warga yang belum terlalu paham terkait pemilihan ini, mereka akan mengarahkan tanpa melakukan intervensi kepada pemilih.

"Kandidat RT/RW kita hadirkan di TPS supaya mereka bisa mengawasi dan melihat langsung proses pemilihan, jika ada dugaan kecurangan bisa langsung protes," katanya.

Adapun total TPS yang akan disiapkan sebanyak 996 tersebar di masing-masing RW.

Satu TPS diisi oleh tiga petugas yang akan memandu berjalannya pemilihan.

Untuk itu, BPM Kota Makassar bersurat ke kecamatan hingga kelurahan untuk membentuk panitia pelaksana di masing-masing TPS.

Saat ini, BPM telah melakukan sosialisasi di enam kecamatan, antara lain Kecamatan Mariso, Tamalate, Mamajang, Rapocini, Tamalanrea dan Biringkanaya.

Kemudian setelah pengesahan APBD Perubahan, tahapan Pemilu Raya akan dimassifikan.

Dimulai dengan bimbingan teknis (bintek) dengan melibatkan, kecamatan, kelurahan, LPM, hingga RT/RW yang menjabat sekarang.

Kelompok di atas diharapkan meneruskan hasil bimtek tersebut kepada masyarakat.

"Jadi harapan kami melalui lurah, ketua LPM, RT/RW, mereka bisa sosialisasikan ke tingkat bawah," pungkasnya. (*)