Ojol Day

Ojol Day dari Pemkot Makassar Menuai Kritikan, Mulai dari MTI Hingga Organda Makassar

Mulai besok, seluruh ASN Pemkot Makassar diwajibkan naik ojol ke kantor. Program ini dituding diskriminatif karena hanya menguntungkan driver Ojol

Penulis: Siti Aminah | Editor: Muh. Irham
DOK PRIBADI
Ilustrasi ojek online. Mulai besok, setiap ASN Pemkot Makassar diwajibkan naik Ojol ke kantor. Program ini dinamai Ojol Day 

MAKASSAR, TRIBUN-TIMUR.COM - Mulai, Selasa (20/9/2022), Pemerintah Kota Makassar akan menerapkan kebijakan mewajibkan seluruh PNS atau ASN untuk mengendarai ojek online (ojol) ke kantor. Program ini dinamai Ojol Day.

Wali Kota Makassar Danny Pomanto mengatakan, Ojol Day merupaka program untuk membantu para driver ojek online di tengah naiknya harga bahan bakar minyak (BBM).

Danny mengatakan, salah satu komunitas yang paling terdampak atas kenaikan harga BBM adalah pengemudi Ojol.

"Kami ingin tegas membantu komunitas yang langsung terdampak kenaikan BBM yaitu ojol sekaligus mengurangi kebutuhan BBM paling tidak mulai dari 22.500 pegawai Pemkot," kata Danny Pomanto.

Namun kebijakan ini rupanya mendapat kritikan dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat.

MTI menuding Danny Pomanto abaikan program angkutan massal perkotaan (BRT) yang diusung Kemenhub. Danny dinilai tidak serius mendukung pengembangan BRT padahal sudah ada kesepakatan lewat MoU.

"Iya, karena selama ini Pemkot Makassar nggak serius gitu kan, ya. Malah mengajukan ojol. Ojol kan bukan kendaraan umum," ujar Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan MTI Pusat, Djoko Setijowarno, akhir pekan lalu.

Menurut Djoko kebijakan yang dikeluarkan oleh Danny Pomanto tersebut berpotensi menuai gugatan karena dianggap tidak menjalankan komitmen dengan Kemenhub dan dianggap melanggar UU No 22 tahun 2009 tentang LLAJ.

"Wali kota tak komitmen atas MoU yang telah ditandatangani bersama Kemenhub untuk mendukung BTS dan implementasi push and pull. Wali kota sudah melanggar UU 22 tahun 2009 tentang LLAJ pasal 138 dan 139, sehingga Wali Kota bisa digugat dan dituntut karena lalai atas kewajiban menyediakan angkutan umum yang aman, nyaman, selamat dan terjangkau,"  kata Djoko.

Merespon kritikan ini, Danny Pomanto membalas.

Halaman
1234
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved