Komisi D DPRD Sulsel Juga Agendakan Panggil Dinas PUTR Sulawesi Selatan

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- Wakil Ketua Komisi D DPRD Sulsel John Rende Mangontan soroti Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Sulsel terkait buruknya kinerja sejumlah kontraktor di Sulsel.

Pembangunan, rekonstruksi, dan rehabilitasi infrastruktur jalan dan jembatan di beberapa kabupaten/kota tahun anggaran 2022 dinilai tidak sesuai harapan.

Hal itu terjadi kata John Rende, karena sumber daya manusia ditempatkan di lapangan oleh dinas PUTR sangat rendah.

Kemudian lanjut John Rende, konsultan tidak melaksanakan fungsinya secara maksimal serta kontraktor tidak memahami fungsinya.

"Masih banyak pekerjaan yang dikerjakan tidak profesional sehingga belum setahun pengerjaannya sudah terjadi kerusakan," katanya, Minggu (18/7/2022).

"Ada pekerjaan Talud jebol dan aspal terkelupas. Ini akibat posisi dasar pasangan Talud tidak sesuai dengan tanah dasar. Ini saya temui di beberapa titik ruas jalan di Paksokbo Tana Toraja dan Masappu di Pinrang," katanya.

Baca juga: Nilai Ada Deviasi Proyek, Komisi D DPRD Sulsel Segera Panggil Rekanan, PPK, dan Konsultan

Bahkan, kata John Rende, serapan anggaran kontraktor masih sangat rendah, sehingga pihak Dinas PUTR Sulsel harus menjelaskan langkah-langkah apa yang akan ditempuh untuk mengejar ketertinggalan progres yang masih masa pemeliharaan.

"Saya berharap agar dinas PUTR segera menginstruksikan ke pihak kontraktor untuk memperbaiki karena ada beberapa ruas jalan sangat membahayakan pengguna jalan," Jhon Rende menambahkan.

Diberitakan sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Selatan (DPRD Sulsel) menyoroti buruknya kinerja sejumlah kontraktor di Sulsel.

Pembangunan, rekonstruksi, dan rehabilitasi infrastruktur jalan dan jembatan di beberapa kabupaten/kota tahun anggaran 2022 dinilai tidak sesuai harapan.

Demikian dikatakan Anggota Komisi D DPRD Sulsel Mizar Roem Muin seusai melihat langsung progres beberapa pengerjaan jalan di Sulsel, Jumat (16/9/2022) lalu.

Wakil Ketua Banggar DPRD Sulsel itu menambahkan, selain buruk, serapan anggaran pembangunan jalan di beberapa kabupaten juga masih rendah, utamanya di Barru, Soppeng, dan Pinrang.

Hingga pertengahan September 2022, kata Mizar Roem, ia mendapati sejumlah proyek jalan yang serapan anggarannya masih sangat rendah.

Baca juga: Mantan Ketua KNPI Sulsel Mizar Roem Ditunjuk Jadi Wakil Ketua Banggar

"Intinya realisasi infrastruktur di beberapa kabupaten tidak sesuai harapan kami di komisi D," kata Mizar Roem.

"Bahkan kami temukan ada hasil bobot sangat rendah, baru lima persen, padahal ini sudah pertengahan September 2022. Artinya waktu pengerjaan sisa dua bulan kontrak," Mizar menambahkan.