Ketum PPP Diberhentikan
PPP Terbelah Menuju Pemilu 2024, Suharso Monoarfa Klaim Masih Ketua Umum Sah, Bagaimana Mardiono?
Partai Persatuan Pembangunan terbelah. Suharso Monoarfa menegaskan dirinya masih Ketua Umum PPP sah.
lihat foto
"Jangan bawa-bawa nama presiden, jangan bawa-bawa nama lembaga lembaga negara dan saya juga tidak sedang membawa nama presiden dan membawa nama lembaga lembaga negara," ujarnya.
"Saya tekankan sekali lagi jangan bawa nama presiden. Presiden tidak ikut campur dalam hal semacam ini," pungkas Suharso.
Plt Ketua Umum Versi Mardiono
Sebelumnya diberitakan, Partai Persatuan Pembangunan ( PPP ) mengganti pucuk kepemimpinan.
Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa dicopot dari posisinya.
Suharso Monoarfa adalah ketua umum partai berlambang kakbah hasil Muktamar IX PPP di Kota Makassar Sulawesi Selatan tahun 2020 lalu.
Artinya, Suharso Monoarfa belum genap dua tahun setelah terpilih dalam Muktamar IX PPP di Kota Makassar.
Suharso Monoarfa beberapa kali mengunjungi Kota Makassar. Setelah Muktamar IX, ia sempat datang membuka Musyawarah Wilayah di Makassar Mei 2021 lalu.
Kini jabatannya diberhentikan oleh tiga pimpinan majelsi DPP PPP melalui musyawarah.
Untuk melanjutkan estafet kepemimpinan sementara, PPP menunjuk Muhammad Mardiono sebagai pelaksana tugas Ketua Umum.
Dikutip dari Tribunnews, Wakil Sekretaris Majelis Pertimbangan DPP PPP Usman M. Tokan mengatakan pencopotan Suharso lantaran adanya kegaduhan dalam kalangan simpatisan PPP.
Hanya saja terkait kegaduhan yang dimaksud, Usman M. Tokan tidak menjelaskan lebih lanjut.
“Sehingga pada tanggal 30 Agustus 2022, dengan berat hati, pimpinan tiga majelis yang merupakan Majelos Tinggi DPP akhirnya melayangkan surat ketiga yang atas dasar kewenangannya mengeluarkan Fatwa Majelis yakni memberhentikan saudara Suharso Monoarfa dari jabatan Ketua Umum DPP PPP terhitung sejak surat tersebut ditandatangani,” katanya, Senin (5/9/2022).
Muhammad Mardiono Terima Amanah
Suharso Monoarfa diberhentikan dari jabatan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) oleh para Majelis dan Mahkamah Partai dalam Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) yang bertema “Konsolidasi dan Sukses Pemilu 2024”.
