Opini Rusdin Tompo

Opini Rusdin Tompo: Massikola dan Pemberdayaan Melalui Gerakan Literasi

Di Kota Makassar, sejak 2016 hingga 2020, juga punya akumulasi ATS dan anak berisiko putus sekolah terbilang tinggi, yakni total mencapai 4.508 anak.

DOK
Rusdin Tompo. Opini Rusdin Tompo: Massikola dan Pemberdayaan Melalui Gerakan Literasi 

Oleh: Rusdin Tompo
Penggiat Literasi dan Koordinator Satupena Sulawesi Selatan

TRIBUN-TIMUR.COM - Meski Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, tahun 1948, sudah menegaskan bahwa setiap orang punya hak atas pendidikan, kenyataannya masih banyak anak yang masuk kategori usia sekolah justru belum bersekolah atau malah putus sekolah.

Di Indonesia, Badan Dunia PBB untuk Anak, Unicef, mencatat sekira 4,1 juta anak berusia 7-18 tahun tidak bersekolah.

Sementara di Sulawesi Selatan, berdasarkan data BPS, tahun 2020, menunjukkan bahwa anak tidak sekolah (ATS) pada usia 7-18 tahun mencapai 163.940 orang.

Di Kota Makassar, sejak 2016 hingga 2020, juga punya akumulasi ATS dan anak berisiko putus sekolah terbilang tinggi, yakni total mencapai 4.508 anak.

Rinciannya, yang berada dalam rentang usia 7-12 tahun atau masuk kategori SD sebanyak 1.784 anak, sedangkan yang masuk kategori SMP atau usia 13-15 tahun sebanyak 2.724.

Kerelawanan dan Kolaborasi

Sangat disayangkan jika anak-anak sebagai aset, investasi, dan masa depan bangsa tidak mengenyam apa yang menjadi haknya atas pendidikan.

Padahal Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamahkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana bagi penyelenggaraan Pendidikan untuk setiap anak berusia 7-15 tahun.

Pemerintah menanggung penyelenggaraan program wajib belajar itu, tanpa memungut biaya. Walikota Makassar, Mohammad Ramdhan Pomanto, malah punya 18 Revolusi Pendidikan, di mana pada poin pertama menyatakan setiap anak harus sekolah.

Halaman
123
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved