Dinas Pekerjaan Umum Makassar Baru Serap Rp42 Miliar dari Pagu Anggaran Rp899 Miliar

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Makassar Helmy Budiman mengakui serapan anggaran yang minim menjadi atensi DPRD Makassar.

Pemkot Makassar kata Helmy sudah memberi hukuman bagi organisasi perangkat daerah (OPD) yang realisasi anggarannya minim.

Caranya, lanjut anggota TAPD Makassar ini, dengan menahan pencairan tambahan penghasilan pegawai (TPP) bagi OPD.

“Ini bertujuan untuk mendorong OPD mencapai target realiasi anggaran diangka 40 persen. Bagi yang sudah capai target tentu sudah dapat. TPP bisa dicairkan,” kata Helmy, Rabu (31/8/2022).

Namun, seiring berjalannya waktu, apalagi pada triwulan III tentu target realisasi anggaran lebih tinggi, seharusnya sudah mencapai 80-90 persen.

Menurutnya, realisasi anggaran OPD rerata baru diangka 30-35 persen, tapi ada juga melebih 40 persen.

Dari 51 OPD, baru 20 diantaranya sudah bisa menerima TPP karena realiasi anggaran sudah diatas 40 persen.

Masih ada 31 OPD yang realisasinya dibawah 40 persen.

Adapun tiga OPD dengan serapan terendah yakni Dinas Pekerjaan Umum baru membelanjakan anggaran Rp42 miliar atau 4,57 persen dari pagu Rp899 miliar.

Lalu Dinas Pemuda dan Olahraga dengan realisasi Rp30 miliar atau 12,38 persen dari pagu Rp243 miliar.

Kemudian, Dinas Ketahanan Pangan dengan realisasi Rp4,5 miliar atau 17,54 persen dari pagu Rp25 miliar.

Dalam pembahasan APBD Perubahan 2022 nanti, dipastikan akan banyak terjadi pemangkasan atau rasionalisasi anggaran di tahun selanjutnya.

Itu kata Helmy menjadi pegangan Banggar DPRD Makassar untuk menentukan pagu anggaran di tiap OPD.

“Jadi akan ada evaluasi anggaran 2022 untuk 2023, dari segi pemerintah untuk selanjutnya kita akan mengeluarkan kebijakan kedua dengan menambah target serapan anggaran,” katanya.

DPRD Pesimistis