Hadiri Konferensi Pers Nota Keuangan dan RUU APBN 2023, Airlangga Hartarto Dukung UMKM Lewat KUR

Sementara, total outstanding KUR sejak Agustus 2015 hingga 31 Juli 2022, sebesar Rp530 triliun yang diberikan kepada 36,56 juta debitur dengan NPL yang rendah yakni 1,03 % .

Percepatan implementasi reformasi struktural, termasuk implementasi Sovereign Wealth Fund, dapat jadi alternatif untuk membiayai pertumbuhan ekonomi.

Pemerintah juga meneruskan pembangunan infrastruktur sejak tahun 2016 hingga Juni 2022.

Hingga kini, telah terdapat 135 Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan nilai investasi hingga Rp858 triliun.

Menko Airlangga juga menjelaskan terkait sektor pangan dan sektor energi yang saat ini menjadi tantangan global.

“Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa penghargaan yang diterima Indonesia dari International Rice Research Institute memberi confident bahwa penanganan sistem ketahanan pangan dan sistem pertanian di Indonesia terus membaik,” jelas Menko Airlangga.

Sementara dari sektor energi, Menko Airlangga mengutarakan bahwa pemerintah telah menyiapkan anggaran subsidi dan kompensasi untuk energi hingga Rp502,4 triliun.

Pemerintah sedang mengulas terkait kebutuhan akibat dari kenaikan harga BBM baik dari volume atau dari segi kebijakan selanjutnya.

“Dari kajian-kajian tersebut Pemerintah memperhitungkan potensi kenaikan inflasi dan juga terkait dengan efek terhadap PDB ke depan,” pungkas Menko Airlangga.

Terkait Rancangan APBN, Belanja Negara dalam RAPBN 2023 direncanakan sebesar Rp3.041,7 triliun.

Dengan total anggaran belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp2.230,0 triliun, serta transfer ke daerah hingga Rp811,7 triliun.

Pada tahun 2023, APBN mendukung peningkatan produktivitas dengan tetap meningkatkan fungsi shock absorber dalam menjaga pemulihan ekonomi dan antisipatif pada risiko ketidakpastian.

Selain itu, juga dibantu untuk meningkatkan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Adapun, anggaran perlindungan sosial dialokasikan hingga Rp479,1 triliun.

Pemberian anggaran ini untuk membantu masyarakat miskin dan rentan memenuhi kebutuhan dasarnya, dan dalam jangka panjang diharap dapat mengurangi angka kemiskinan.

Sejalan dengan hal tersebut, reformasi program perlindungan sosial diarahkan pada perbaikan basis data penerima lewat pembangunan data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek).

Penyempurnaan perlindungan sosial sepanjang hayat dan adaptif, subsidi tepat sasaran dan berbasis target penerima manfaat, serta percepatan dihapusnya kemiskinan ekstrem.(adv/rerifaabdurahman)