Hadiri Konferensi Pers Nota Keuangan dan RUU APBN 2023, Airlangga Hartarto Dukung UMKM Lewat KUR

MENTERI Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengucapkan bahwa pertumbuhan ekonomi tersebut didukung oleh sektor konsumsi dan ekspor yang meningkat dalam Konferensi Pers Nota Keuangan dan RUU APBN 2023 di Jakarta, Selasa (16/8/2022).

Di tengah berbagai gejolak tantangan global, perekonomian Indonesia dapat tetap kokoh dan dapat tumbuh impresif dibanding negara lain.

Angka pertumbuhan ekonomi hingga 5,44 persen pada Q2 tahun 2022.

Hal ini menambah catatan positif pertumbuhan ekonomi Indonesia yang telah tumbuh di atas 5 % selama tiga triwulan.

Pencapaian pertumbuhan ekonomi juga tidak terlepas dari bagaimana Indonesia dapat mengendalikan pandemic.

Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto ini juga menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang impresif tersebut juga didukung oleh sektor lain seperti sektor industri, pengolahan, perdagangan, pertambangan, dan pertanian.

“Hilirisasi untuk kebijakan di sektor otomotif juga terbukti menjadi salah satu penghela atau pendorong sektor manufaktur,” kata Airlangga.

Indeks kepercayaan konsumen juga berhasil mencapai level optimis pada Juli 2022 yakni 123,2 dan penjualan ritel terus alami pertumbuhan pada Juli 2022 dan menyentuh angka 8,7 % .

Prospek permintaan juga terus alami peningkatan yang tercermin dari Purchasing Manager Index (PMI) yang terus berada di level ekspansi yakni 51,3 pada Juli 2022.

“Kualitas ekonomi juga membaik karena angka kemiskinan yang menurun, demikian juga tingkat pengangguran juga menurun,” kata Menko Airlangga.

Menko Airlangga menambahkan terkait masalah stabilisasi harga dan inflasi bahwa Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah terus membantu program kebijakan terkait dengan keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan juga pengadaa komunikasi secara efektif dengan masyarakat.

“Dengan demikian tantangan hiperinflasi di tahun ini dapat ditangani, begitu pula di tahun depan,” lanjutnya.

Menko Airlangga juga mengucapkan bahwa Pemerintah terus mendukung UMKM lewat Kredit Usaha Rakyat (KUR).

“Bapak Presiden juga menyampaikan bahwa salah satu yang bisa diandalkan ke depan adalah reformasi struktural,” kata Menko Airlangga.

Dimana realisasinya hingga Juli 2022, relatif baik yakni tercatat mencapai 56 % dari target.

Sementara, total outstanding KUR sejak Agustus 2015 hingga 31 Juli 2022, sebesar Rp530 triliun yang diberikan kepada 36,56 juta debitur dengan NPL yang rendah yakni 1,03 % .

Percepatan implementasi reformasi struktural, termasuk implementasi Sovereign Wealth Fund, dapat jadi alternatif untuk membiayai pertumbuhan ekonomi.

Pemerintah juga meneruskan pembangunan infrastruktur sejak tahun 2016 hingga Juni 2022.

Hingga kini, telah terdapat 135 Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan nilai investasi hingga Rp858 triliun.

Menko Airlangga juga menjelaskan terkait sektor pangan dan sektor energi yang saat ini menjadi tantangan global.

“Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa penghargaan yang diterima Indonesia dari International Rice Research Institute memberi confident bahwa penanganan sistem ketahanan pangan dan sistem pertanian di Indonesia terus membaik,” jelas Menko Airlangga.

Sementara dari sektor energi, Menko Airlangga mengutarakan bahwa pemerintah telah menyiapkan anggaran subsidi dan kompensasi untuk energi hingga Rp502,4 triliun.

Pemerintah sedang mengulas terkait kebutuhan akibat dari kenaikan harga BBM baik dari volume atau dari segi kebijakan selanjutnya.

“Dari kajian-kajian tersebut Pemerintah memperhitungkan potensi kenaikan inflasi dan juga terkait dengan efek terhadap PDB ke depan,” pungkas Menko Airlangga.

Terkait Rancangan APBN, Belanja Negara dalam RAPBN 2023 direncanakan sebesar Rp3.041,7 triliun.

Dengan total anggaran belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp2.230,0 triliun, serta transfer ke daerah hingga Rp811,7 triliun.

Pada tahun 2023, APBN mendukung peningkatan produktivitas dengan tetap meningkatkan fungsi shock absorber dalam menjaga pemulihan ekonomi dan antisipatif pada risiko ketidakpastian.

Selain itu, juga dibantu untuk meningkatkan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Adapun, anggaran perlindungan sosial dialokasikan hingga Rp479,1 triliun.

Pemberian anggaran ini untuk membantu masyarakat miskin dan rentan memenuhi kebutuhan dasarnya, dan dalam jangka panjang diharap dapat mengurangi angka kemiskinan.

Sejalan dengan hal tersebut, reformasi program perlindungan sosial diarahkan pada perbaikan basis data penerima lewat pembangunan data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek).

Penyempurnaan perlindungan sosial sepanjang hayat dan adaptif, subsidi tepat sasaran dan berbasis target penerima manfaat, serta percepatan dihapusnya kemiskinan ekstrem.(adv/rerifaabdurahman)