Minus Integritas KPK

Beberapa kali pimpinan KPK harus berhadapan dengan dewan pengawas etik. Laporan demi laporan berdatangan, mulai dari menggunakan fasilitas mewah (helicopter), dugaan penerimaan gratifikasi hingga berkomunikasi dengan pihak yang sedang berperkara dengan KPK.

Hal ini menjadi pertanda bahwa KPK sedang mengarah ke jurang kenistaan. Betapa berdosanya republik ini pada pahlawan reformasi yang telah mempertaruhkan nyawanya untuk membentuk lembaga anti korupsi terpercaya. Seolah sejarah sedang berulang, krisis pemberantasan korupsi terhadap institusi kepolisian dan kejaksaan di masa lalu seakan terulang pada KPK saat ini.

Aspek krisis penegakan hukum menjadi perhatian terhadap nasib pemberantasan korupsi. sebagaimana telah disingung oleh pada paragraph kedua tulisan ini tentang trend tersangka korupsi di KPK yang hilang.

Seolah mempertontonkan bahwa ada keputusan kolektif namun tidak kolegial di internal KPK. maksudnya keputusan yang muncul di KPK terkesan jauh dari kebersamaan yang pro terhadap prinsip kerahasiaan dan integritas.

Ketika ada tersangka yang melarikan diri sehingga masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) maka member ultimatum bahwa informasi status tersangka dan penahanan keduluan terdengar ditelinga si calon tersangka.

Padahal jika informasi diputus secara bersama-sama dan benar-benar dirahasiakan maka sudah barang tentu yang mengetahuinya hanyalah pimpinan dan penyidik KPK saja. Sehingga tibalah kita pada satu konklusi “Krisis Integritas di KPK” hal yang sangat wajar dan pantas disematkan terhadap institusi ini.

Betapa pentingnya integritas seorang penegak hukum, sebab penegak hukum tanpa integritas akan memunculkan diktator yang lebih kejam daripada genosida. Sebab genosida dilakukan dengan sadar dan dapat diatasi dengan perlawanan.

Namun krisis integritas penegak hukum begitu halus serta tidak terlihat namun perlahan tapi pasti akan membunuh “bangsa ini secara konsisten dan jangka panjang”. Itulah penting menyadari integritas sebagaimana diungkapkan dalam Bahasa sastra oleh Pramoedya Ananta Toer bahwa “Kalau ahli hukum tak merasa tersinggung karena pelanggaran hukum sebaiknya dia jadi tukang sapu jalanan”.(*)