PAN & Golkar Pastikan Pemkot Gelar Pemilu Raya RT/RW,Anggaran Harus Masuk di APBD Perubahan

"RT RW lama masih bekerja sampai 23 Maret. Bahkan pengusulan lorong wisata, kerja bakti, retribusi sampah, masih dikerjakan oleh kami," ungkapnya.

Ia menambahkan, insentif harusnya diterima eks RT RW, tapi diterima oleh Pj RT RW.

"Itukan pelanggaran APBD. Dibayarkan pada orang yang tidak bekerja. Sementara statement nya pak wali menyatakan silakan lurah camat menilai kembali RT RW yang bekerja," kritiknya.

Sebagai bentuk protesnya, aliansi mantan Ketua RT/RW melayangkan somasi kepada tujuh camat di Makassar.

Mulai dari Camat Tamalate, Tallo, Wajo, Makassar, Rappocini, dan Panakkukang.

Sementara itu Wali Kota Makassar Danny Pomanto mendukung masyarakat yang melakukan aksi, itu harus dihargai.

"Kita negara ini punya aturan. Jika soal insentif, maka yang kerja bulan itu bayarkan. Yang tidak kerja jangan bayarkan," ujarnya.

Lanjut Danny anggaran tersebut bukan untuk dibagi-bagi, melainkan untuk membayar RT/RW yang bekerja.

"Karena ini bukan uang dibagi-bagi, uang negara ini. Dan saya lihat yang demo-demo itu orang tidak kerja, jadi kalau mau demo silakan, saya support," katanya.

Terkait Pemilu Raya, Danny memastikan akan digelar tahun ini. Bahkan tanpa didesak pun ia pasti akan melakukan pemilihan.

",Saya sudah berulang-ulang perintahkan Pemilu Raya, apa yang mau dia protes? Na saya mau bikin," ujarnya.

Danny meminta eks RT/RW yang melakukan aksi bisa bersabar, anggaran Pemilu Raya akan dimasukkan dalam APBD Perubahan.

"Sabar sedikit. Memangnya kalau dia ikut terpilih ki? belum tentu. Mau cepat-cepat," tuturnya.

Diketahui, ratusan Ketua RT/RW di Kota Makassar melangsungkan aksi di dua titik.

Yakni di Kantor Balai Kota Makassar pada pukul 10.30 wita.

Aksi dilanjutkan kembali di Kantor DPRD Makassar Jl AP Pettarani sekira pukul 12.00 wita. (*)