Opini Aminuddin Ilmar

Masa Jabatan Kepala Daerah

Kepemimpinan pemerintahan selalu ditandai dengan masa jabatan seorang pemimpin pemerintahan, apakah itu presiden, gubernur, bupati dan wali kota.

DOK PRIBADI
Penulis opini Masa Jabatan Kepala Daerah, Aminuddin Ilmar 

Oleh: Aminuddin Ilmar
Guru Besar Fakultas Hukum Unhas

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Kepemimpinan pemerintahan selalu ditandai dengan masa jabatan seorang pemimpin pemerintahan, apakah itu presiden, gubernur, bupati dan wali kota dan secara tegas diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

Untuk masa jabatan presiden diatur dalam konstitusi atau Undang-Undang Dasar suatu negara, sedangkan untuk kepala daerah secara tegas diatur dalam ketentuan Undang-Undang (UU).

Masa jabatan presiden diatur dalam UUD NRI 1945 khususnya dalam ketentuan Pasal 7, di mana disebutkan bahwa presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama lima tahun dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.

Artinya, masa jabatan presiden ditetapkan maksimal dua periode.

Untuk masa jabatan kepala daerah mulai dari Gubernur, Bupati dan Walikota telah diatur dengan jelas dan tegas dalam ketentuan Pasal 60 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan, bahwa masa jabatan kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) adalah selama 5 (lima) Tahun terhitung sejak pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.

Adanya pengaturan masa jabatan bagi seorang pemimpin pemerintahan, apakah itu presiden, gubernur, bupati dan walikota memberikan penegasan bahwa masa jabatan seorang pemimpin pemerintahan adalah 5 (lima) Tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan.

Dengan demikian, sepanjang tidak dilakukan perubahan pengaturan pada pokok pengaturan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 7 UUD NRI 1945 untuk jabatan Presiden dan ketentuan Pasal 60 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah untuk jabatan kepala daerah maka masa jabatan seorang pemimpin pemerintahan, apakah itu presiden, gubernur, bupati dan walikota haruslah dimaknai sebagai masa jabatan yang pasti terkecuali dilakukan perubahan pengaturan terhadap ketentuan Pasal tersebut di atas.

Adanya suatu ketentuan dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Pasal 201 ayat (10) yang menyebutkan bahwa Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati serta walikota dan wakil walikota hasil pemilihan Tahun 2020 menjabat sampai dengan Tahun 2024.

Dengan adanya pembatasan masa jabatan bagi seorang kepala daerah, apakah itu gubernur, bupati dan walikota sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur tentang pemilihan kepala daerah menurut pendapat saya tidaklah sejalan dengan ketentuan yang terdapat dalam ketentuan Pasal 60 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan kata lain, terjadi pertentangan norma di dalam kedua ketentuan UU tersebut sehingga memerlukan kejelasan norma mana yang harus diikuti terkait dengan persoalan masa jabatan kepala daerah.

Bilamana kita merujuk kepada pengaturan dasar berkenaan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah maka semestinya yang menjadi dasar acuan utama adalah ketentuan sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai dasar rujukan utama termasuk pula masa jabatan seorang kepala daerah.

Sepanjang tidak dilakukan perubahan pengaturan terhadap ketentuan masa jabatan kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 60 yang menyatakan dengan tegas masa jabatan kepala daerah adalah 5 (lima) Tahun dan terhitung sejak pelantikan maka masa jabatan seorang kepala daerah haruslah dimaknai sesuai dengan ketentuan Pasal tersebut, kecuali kalau terjadi perubahan pengaturan terhadap ketentuan Pasal dimaksud.

Selain itu, dasar pelantikan seorang kepala daerah selalu dilandaskan pada surat keputusan yang berdasar ketentuan Pasal 60 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Terbitnya UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur/wakil Gubernur, Bupati/wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota khususnya dalam ketentuan Pasal 201 ayat (10) yang memberi pembatasan masa jabatan kepala daerah oleh karena adanya kebijakan pemilihan kepala daerah serentak menurut pendapat saya tidaklah tepat dan sesuai serta sejalan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 60 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Apalagi dasar nomenklatur pengaturan terkait dengan pembatasan masa jabatan kepala daerah tersebut yakni, berkenaan dengan pemilihan kepala daerah yang seharusnya hanya mengatur ketentuan tentang pemilihan kepala daerah bukan mengatur tentang pembatasan masa jabatan kepala daerah yang seharusnya menjadi domain atau materi muatan dari ketentuan penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana diatur dalam ketentuan UU tentang Pemerintahan Daerah.

Menurut pendapat saya seharusnya dilakukan perubahan pengaturan terhadap ketentuan Pasal 60 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terkait dengan pembatasan masa jabatan kepala daerah oleh karena adanya kebijakan pemilihan kepala daerah serentak.

Perubahan pengaturan sangat perlu dilakukan mengingat dasar pengaturan masa jabatan ada dalam ketentuan UU Pemerintahan Daerah bukan pada UU Pemilihan Kepala Daerah.

Apa lagi kalau mau dibandingkan kedua UU tersebut yang tentu saja berbeda dalam nomenklatur pengaturan, sehingga dari segi pemberlakuan ketentuan tersebut maka seharusnya aturan masa jabatan kepala daerah lebih tepat dan sesuai diatur dalam ketentuan UU Pemerintahan Daerah dan tidak dalam ketentuan UU Pemilihan Kepala Daerah.(*)

  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved