Opini Damang Averroes Al Khawarizmi

Ius Operatum Penjabat, Perlukah

IMPLIKASI dari penundaan Pilkada serentak 2022-2023 dengan wajibnya pengangkatan Penjabat Kepala Daerah (PKD)..

Ius Operatum Penjabat, Perlukah
Damang
Damang Averroes Al-Khawarizmi, Alumni PPs Hukum UMI Makassar

Oleh: Damang Averroes Al-Khawarizmi
Praktisi Hukum Pemilu dan Pilkada

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - IMPLIKASI dari penundaan Pilkada serentak 2022-2023 dengan wajibnya pengangkatan Penjabat Kepala Daerah (PKD).

Akhir-akhir ini telah menimbulkan multitafsir, spekulasi, kontroversi, hingga perlawanan terbuka oleh seorang Gubernur, tidak mau melantik penjabat Bupati yang telah diangkat oleh Mendagri.

Penyebabnya, karena lain yang diusulkan oleh Gubernur, lain pula orang yang diangkat oleh Mendagri.

Keadaan-keadaan tersebut sudah seharusnya menjadi bahan koreksi bagi pemerintah (baca: Presiden RI) untuk membentuk ius operatum penjabat kepala daerah dalam nomenklatur Peraturan Pemerintah.

Ius Operatum

Ada beberapa persoalan mendasar yang sesungguhnya menjadi urgen bagi pemerintah untuk membentuk ius operatum penjabat kepala daerah.

Pertama, alasan legalitas. Asas legalitas dalam hukum tata negara dikenal dalam istilah wetmatigheid van bestuur.

Baik pengisian jabatan pemerintahan maupun menyangkut kewenangan-kewenangannya harus diatur berdasarkan undang-undang (UU).

Pengangkatan PKD memang sudah diatur tentang siapa yang berwenang mengangkatnya dalam UU Pemilihan.

Syarat-syaratnya juga sudah diatur sedemikian rupa, yaitu untuk Penjabat Gubernur berasal dari Jabatan Pimpinan Tinggi Madya (JPTM), sedangkan untuk Penjabat Bupati/Walikota berasal dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP).

Tata caranya juga sudah diatur dengan harus melalui usulan Gubernur untuk Penjabat Bupati/Walikota, dan harus melalui usulan Mendagri untuk Penjabat Gubernur.

Syarat dan tata cara pengangkatan penjabat kepala daerah tersebut belumlah cukup.

Karena syarat berupa JPTM atau JPTP, di sana-sini menimbulkan tafsir bias atas pejabat TNI/Kapolri, sepanjang memiliki jabatan yang sejajar dengan JPTM atau JPTP katanya (menurut Mahfud MD), maka dapat diangkat sebagai PKD tanpa perlu mengundurkan diri dari jabatan dinasnya sebagai anggota TNI/Polri.

Halaman
123
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved