Akhirnya PT PDS Bersedia Bayar Pajak dan Retribusi ke Pemkab Luwu Timur

PT PDS akan mengirim ore nikelnya lewat Pelabuhan Waru-waru, Desa Harapan, Kecamatan Malili, Luwu Timur.

Penulis: Ivan Ismar | Editor: Hasriyani Latif
TRIBUN-TIMUR.COM/IVAN ISMAR
DPRD Luwu Timur menghentikan proses pengiriman perdana material ore nikel PT Panca Digital Solution (PDS) ke Pelabuhan Waru-waru, Desa Harapan, Kecamatan Malili, Selasa (31/5/2022). 

TRIBUNLUTIM.COM, MALILI - PT Panca Digital Solution (PDS) akhirnya bersedia membayar pajak dan retribusi kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Luwu Timur, Sulawesi Selatan (Sulsel).

Hal tersebut tertuang dalam surat pernyataan Presiden Direktur PT PDS, Witman Budiarta, Selasa (31/5/2022) di Malili.

Ada empat poin yang disepakati dalam surat pernyataan tersebut seperti yang diterima Tribun-Timur.com, Rabu (1/6/2022).

Pertama, perusahaan bersedia untuk memenuhi kewajiban pajak daerah dan retribusi daerah.

Kedua, perusahaan bersedia memberikan kontribusi lainnya kepada pemerintah daerah dalam bentuk hibah daerah sejak di mulainya kegiatan pertambangan (penjualan).

Ketiga, untuk pelaksanaan teknis sebagaimana di maksud pada poin dua, akan dibahas bersama lebih lanjut sebelum dilakukan penyangkutan berikutnya.

Keempat, perusahaan bersedia memberikan informasi ke pemerintah daerah yang berhubungan dengan kewajiban perusahaan kepada pemerintah pusat maupun ke pemerintah daerah.

Surat pernyataan dibuat Presiden Direktur PT PDS ini sebagai buntut aksi DPRD Luwu Timur, Selasa (31/5/2022).

DPRD Luwu Timur menghentikan proses pengiriman perdana material ore nikel PT Panca Digital Solution (PDS).

Kemarin, PT PDS akan mengirim ore nikelnya lewat Pelabuhan Waru-waru, Desa Harapan, Kecamatan Malili, Luwu Timur.

Ore nikel akan dikirim menuju Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan (Sulsel).

Proses pengiriman terhenti karena anggota DPRD Luwu Timur menutup jalan menuju Pelabuhan Waru-waru.

Akibatnya, puluhan truk PT PDS  yang pengangkut ore nikel menuju pelabuhan terhenti.

Penutupan jalan ini dilakukan Ketua DPRD Luwu Timur Aripin, Wakil Ketua I DPRD HM Siddiq BM, anggota DPRD Badawi Alwi, Alpian, Wahidin Wahid, dan Andi Surono.

PT PDS dianggap belum punya izin dari Pemkab Luwu Timur untuk menggunakan jalan beton menuju pelabuhan.

Jalan menuju Pelabuhan Waru-waru sepanjang 4 kilometer aset Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Luwu Timur.

Jalan tersebut dibangun menggunakan APBD Luwu Timur sekitar Rp 38 miliar.

Bila jalan ingin digunakan PT PDS, harus ada kontribusi yang masuk ke Pemkab Luwu Timur, lewat kesepakatan yang dibuat bersama.(*)

Baca berita terbaru dan menarik lainnya dari Tribun-Timur.com via Google News atau Google Berita

Sumber: Tribun Timur
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved