Kocok Ulang AKD, Partai Nasdem Mau Pertahankan 4 Pimpinan AKD DPRD Sulsel

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- Fraksi Nasdem ingin mempertahankan alokasi 4 pimpinan alat kelengkapan dewan (AKD) hingga akhir periode 2019-2024 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Selatan.

Hal itu disampaikan Fraksi Nasdem menanggapi rencana reposisi AKD DPRD Sulsel.

"Yang pasti kami tetap mempertahankan alokasi pimpinan AKD sebanyak 4 yaitu 1 ketua komisi, 2 wakil ketua komisi dan 1 wakil ketua badan pekerja harian Bamus," kata Ketua Fraksi Nasdem Ady Ansar kepada wartawan Jumat (8/4/2022).

Dalam 2,5 tahun periode awal ini, Nasdem dapat jatah 4 pimpinan AKD.

Pertama Ketua Komisi B bidang ekonomi dijabat Andi Rachmatika Dewi.

Wakil Ketua Komisi C bidang keuangan Andre Prasetyo Tanta, Wakil Ketua Komisi E bidang Kesejahteraan Rakyat Rezki Mulfiati Lutfi.

Keempat wakil ketua badan pekerja harian Bamus Sarwindye T Biringkanae.

Ady mengatakan, kalaupun ada pergeseran, akan dibicarakan melalui pimpinan dan pimpinan fraksi.

Sebelum final fraksi Nasdem akan berkonsultasi ke DPW Nasdem Sulsel untuk mendapatkan persetujuan.

Nasdem adalah partai pemenang kedua pemilu legislatif 2019 di Sulsel.

Nasdem mengontrol 12 kursi DPRD Sulsel, di bawah Golkar 13 kursi.

Sebelumnya Wakil Ketua DPRD Sulsel Ni'matullah Erbe menyampaikan reposisi alat kelengkapan dewan (AKD) akan dilakukan dalam waktu dekat.

Ullah, sapaan, mengatakan, reposisi AKD dilakukan mengingat periode anggota DPRD sudah melalui 2,5 tahun. Untuk itu reposisi AKD segera dilakukan.

"Semua komisi akan di-roling. Contoh Partai Demokrat memimpin komisi A, nanti kita bicarakan, Demokrat pindah komisi apa," kata Ullah kepada wartawan di Gedung DPRD Sulsel Rabu (6/4/2022).

Ullah mengatakan pimpinan komisi diganti dalam waktu dekat ini.

Menurutnya, reposisi AKD diharapkan supaya tidak ada satu fraksi jadi pimpinan komisi terlalu lama.

Baginya fraksi lain harus diberi kesempatan agar ada proses belajar.

"Rolling itu supaya jangan ada satu fraksi jadi pimpinan komisi terlalu lama, kita beri komisi lain supaya belajar. Jadi itu maunya semua fraksi tapi belum kita putuskan," kata Ullah.

Ullah mencontohkan, tim kerja badan anggaran yang diketuai perwakilan fraksi PDIP Rudy Pieter Goni dan Golkar Fahruddin Rangga pada awal periode ini.

Ia menyebut posisi fraksi PDIP sebagai ketua tim kerja banggar bisa saja bergeser dalam kesepakatan semua fraksi.

Begitupun Ketua Komisi D yang jadi jatah Fraksi Golkar.

"Bisa saja nanti fraksi Golkar dapat pimpinan komisi A. Nantinya tergantung fraksi masing-masing," kata Ullah.

Pimpinan DPRD Sulsel mengupayakan menggelar rapat pimpinan membahas AKD pekan ini. Rapat pimpinan juga melibatkan pimpinan fraksi masing-masing.

"Setelah selesai rapat pimpinan dan fraksi, maka pekan depannya kita umumkan. Supaya bisa cepat selesai, kita harap sudah ada pimpinan AKD baru pada saat pembahasan APBD perubahan dan KUA PPS," katanya.(*)