Tantangan Indonesia di G20: Perang Rusia-Ukraina, Perubahan Iklim dan Covid-19

Rifqy Tenribali Eshanasir

Pengamat hubungan internasional, alumnus Ritsumeikan Asia Pacific University, Beppu, Jepang (International Relations and Peace Studies)

Sejak 1 Desember 2021 tahun lalu, Indonesia telah ditunjuk sebagai presiden Kelompok 20, atau G20, sebuah forum antar pemerintah yang dibuat untuk menyelesaikan masalah-masalah besar seputar ekonomi dunia.

Masalah-masalah yang meliputi pembangunan berkelanjutan, stabilitas keuangan serta mitigasi dampak perubahan iklim.

Indonesia menjadi presiden G20 ketiga yang diangkat selama 'era Covid-19', dan pandemi ini tentu menjadi masalah penting pula untuk diatasi.

Dalam masa kepresidenan G20 ini, Indonesia memutuskan semboyan, "Pulihkan Bersama, Pulihkan Lebih Kuat" (Recover Together, Recover Stronger).

Indonesia memprioritaskan agenda perbaikan ‘Arsitektur Kesehatan Global, Transmisi Energi Berkelanjutan, dan Transformasi Digital’.

Ketiga fokus ini tentu menuntut kerja sama internasional yang lebih dalam demi memperkuat ketahanan masyarakat global dalam konteks pandemi dan mengamankan masa depan yang lebih bersih, sehat dan sejahtera.

Indonesia dan G20 tidak boleh teralihkan dari tujuan yang telah mereka tetapkan.

Namun, menyusul invasi Rusia ke Ukraina yang kini menelan lebih dari 13 ribu korban jiwa sejak Februari 2022 lalu, Indonesia juga harus menempatkan prioritas perdamaian dalam agendanya.

Sebagai langkah untuk menegaskan kepemimpinan dan prinsip perdamaian dan ketertiban, Indonesia telah memutuskan untuk mengundang semua anggota G20.

Termasuk Rusia, ke pertemuan Menteri Keuangan dan Bank Sentral berikutnya yang akan diadakan di Washington DC di Amerika Serikat (AS). .

Komitmen ini dibuat meskipun ada tekanan dari beberapa anggota untuk mengecualikan Rusia dari kegiatan G20.

Keputusan tersebut baru-baru ini diputuskan Presiden Joko Widodo bersama beberapa pejabat pemerintah antara lain:

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawanti, dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.

Edi Prio Pambudi, Deputi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Co-Sherpa Presidensi G20 Indonesia 2022 menyatakan bahwa secara tradisi, presiden G20 selalu mengundang semua anggota, termasuk pertemuan G20 tahun ini.

Beberapa pengamat mungkin melihat Indonesia tampak ragu-ragu atau tidak tegas menghadapi agresi Rusia di Ukraina.

Namun, sikap ini sesuai dengan prinsip-prinsip dan dasar politik luar negeri Indonesia.

Yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial sebagaimana tercantum dalam alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Indonesia tentu harus memanfaatkan kepresidenan G20 sebagai kesempatan untuk menjadi salah satu mediator perdamaian (pro peace agents) di tengah persaingan sengit negara-negara besar yang banyak memiliki kemiripan dengan era perang dingin.

Tak pelak lagi agresi Rusia di Ukrainan menjadi masalah penting.

Perang Rusia-Ukraina mengalihkan perhatian dan sumber daya G20 dari isu-isu prioritas mereka.

G20 harus menghadapi implikasinya terhadap ekonomi global, pemulihan Covid-19, perubahan iklim, dan pembangunan.

Tantangan paling mendesak adalah resesi ekonomi global yang besar, yang awalnya disebabkan oleh pandemi Covid-19 pada tahun 2020 yang memperlambat rantai pasok.

Resesi itu sekarang diperburuk oleh invasi Ukraina Rusia dan sanksi yang diterapkan Barat sebagai balasannya.

Baik Rusia maupun Ukraina adalah pemasok utama minyak, gandum, dan mineral.

Jadi, meski konflik mereka awalnya hanya mengganggu sistem perdagangan dan keuangan di Eropa, kini dampaknya sudah mendunia.

Resesi ekonomi yang diakibatkan perang di Ukraina potensil memiliki dampak yang unik bagi Indonesia dan pada gilirannya mempengaruhi kemampuannya untuk memimpin G20.

Salah satu dampak perang adalah, karena pasokan minyak bunga matahari Rusia dan Ukraina ke Eropa telah melambat, kawasan itu telah beralih ke minyak sawit mentah (CPO), salah satu komoditas ekspor terbesar Indonesia, untuk menggantikan kebutuhan terkait minyak mereka.

Hal ini mungkin secara tidak langsung memperburuk kelangkaan minyak goreng yang sudah ada di negara ini selama beberapa bulan terakhir.

Pemerintah Indonesia telah mencoba mengatasi kekurangan pasokan minyak goreng baru-baru ini, tetapi meningkatnya permintaan luar negeri dapat semakin memperumit krisis.

Meskipun kenaikan nilai CPO Indonesia sekilas tampak menguntungkan, hal itu dapat mendorong produsen untuk lebih mengalihkan penjualan mereka dari perusahaan minyak goreng yang memasok untuk pasar domestik.

Jika krisis tidak segera ditangani, fokus Indonesia mungkin akan lebih mengarah pada masalah domestik daripada agenda prioritasnya di G20.

Perang Rusia dan Ukraina juga dapat merusak tujuan G20 menuju perubahan iklim dan pemulihan COVID-19 dengan mengalihkan fokus anggota G20 ke pengeluaran militer.

Di satu sisi, pengiriman senjata dan rudal ke perbatasan Rusia-Ukraina mengurangi upaya bersama untuk memasok vaksin dan peralatan medis ke negara-negara berkembang.

Di sisi lain, pengeluaran perang dan militer juga terbukti sangat merugikan lingkungan dan perubahan iklim.

Mesin militer seperti tank, kapal selam, dan pesawat jet menghabiskan banyak energi dan bahan bakar yang tidak dapat diperbarui. Mereka juga mengeluarkan banyak gas rumah kaca (GRK).

Bahkan, pemeliharaan peralatan dan infrastruktur militer di tempat-tempat seperti AS saja dapat mengeluarkan lebih banyak GRK daripada negara lain secara keseluruhan.

Emisi karbon meningkat bersama dengan peningkatan investasi dalam pengeluaran militer, dan menghilangkan sumber daya manusia dan keuangan yang dapat digunakan untuk mitigasi perubahan iklim dan mencegah penyebaran dan masalah kesehatan dari Covid-19.

Peningkatan emisi karbon dari konflik bersenjata sangat mengecewakan mengingat janji dunia yang dibuat pada KTT Perubahan Iklim COP26 November 2021 lalu di Glasgow, Skotlandia.

Janji itu secara khusus menyoroti kebutuhan untuk mengurangi dan pada akhirnya mengganti energi yang tidak dapat diperbarui.

Ini adalah masalah medasar dan kegagalan untuk mengurangi jejak karbon kita dalam abad ini akan meninggalkan efek yang tidak dapat diubah pada suhu bumi yang akan sangat berdampak buruk bagi kehidupan di planet ini.

Pada saat yang sama, ketika negar-negara di dunia sibuk menghadapi ketidakstabilan politik dan keuangan.

Ini akan mempersulit kerjasama untuk meningkatkan respons kesehatan terhadap COVID-19 dan kemajuan lebih lanjut dalam energi berkelanjutan, sistem digital, dan mitigasi perubahan iklim.

Indonesia telah mengambil langkah pertama dengan bersikap bahwa seluruh anggota G20 bertemu meskipun ada persaingan.

Pertemuan yang melibatkan semua pihak sangat penting.

Selanjutnya adalah meyakinkan mereka untuk memprioritaskan kesepahaman dan kompromi demi perdamaian, kelangsungan hidup, dan kemakmuran bersama.*