Tantangan Indonesia di G20: Perang Rusia-Ukraina, Perubahan Iklim dan Covid-19

Rifqy Tenribali Eshanasir

Pengamat hubungan internasional, alumnus Ritsumeikan Asia Pacific University, Beppu, Jepang (International Relations and Peace Studies)

Sejak 1 Desember 2021 tahun lalu, Indonesia telah ditunjuk sebagai presiden Kelompok 20, atau G20, sebuah forum antar pemerintah yang dibuat untuk menyelesaikan masalah-masalah besar seputar ekonomi dunia.

Masalah-masalah yang meliputi pembangunan berkelanjutan, stabilitas keuangan serta mitigasi dampak perubahan iklim.

Indonesia menjadi presiden G20 ketiga yang diangkat selama 'era Covid-19', dan pandemi ini tentu menjadi masalah penting pula untuk diatasi.

Dalam masa kepresidenan G20 ini, Indonesia memutuskan semboyan, "Pulihkan Bersama, Pulihkan Lebih Kuat" (Recover Together, Recover Stronger).

Indonesia memprioritaskan agenda perbaikan ‘Arsitektur Kesehatan Global, Transmisi Energi Berkelanjutan, dan Transformasi Digital’.

Ketiga fokus ini tentu menuntut kerja sama internasional yang lebih dalam demi memperkuat ketahanan masyarakat global dalam konteks pandemi dan mengamankan masa depan yang lebih bersih, sehat dan sejahtera.

Indonesia dan G20 tidak boleh teralihkan dari tujuan yang telah mereka tetapkan.

Namun, menyusul invasi Rusia ke Ukraina yang kini menelan lebih dari 13 ribu korban jiwa sejak Februari 2022 lalu, Indonesia juga harus menempatkan prioritas perdamaian dalam agendanya.

Sebagai langkah untuk menegaskan kepemimpinan dan prinsip perdamaian dan ketertiban, Indonesia telah memutuskan untuk mengundang semua anggota G20.

Termasuk Rusia, ke pertemuan Menteri Keuangan dan Bank Sentral berikutnya yang akan diadakan di Washington DC di Amerika Serikat (AS). .

Komitmen ini dibuat meskipun ada tekanan dari beberapa anggota untuk mengecualikan Rusia dari kegiatan G20.

Keputusan tersebut baru-baru ini diputuskan Presiden Joko Widodo bersama beberapa pejabat pemerintah antara lain:

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawanti, dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.