Membayangkan Sulsel Tanpa Wakil Gubernur

Tak jelas kepastian tanggal 10 Maret 2022 apakah menjadi jadwal resmi pelantikan plt Gubernur Sulawesi Selatan menjadi Gubernur defenitif untuk kurang lebih 18 bulan pada sisa kepemimpinan di masa jabatan 2018-2023. 

Dalam perkembangannya, media online, media Sosial, dan media cetak memiliki versi yang bervariasi pada dua kemungkinan-kemungkinan. 

Tak ada narasumber pasti yang dapat menguraikan penjelasan secara mendetail dan lengkap apakah pelantikan Gubernur nanti akan sepaket dengan Wakil Gubernur baru.

Semua masih bersifat persepsi dan analisis dari pakar maupun khalayak umum di warkop-warkop.

Nama-nama yang disebutkan dalam perbicangan non formal pada sudut pandang yang disajikan, cenderung berdasarkan pemetaan ringkas dan atau penuh liku. Mulai dari didominasi figur yang punya kualitas mumpuni, tokoh yang terlatih, berpengalaman dan pasti punya gagasan besar dalam membangun Sulsel sebagai pendamping di ujung periode. 

Namun tak sedikit juga yang memprediksi pelantikan kali ini tanpa seorang Wakil Gubernur.

Eksplorasi dalam sebuah analisis kepakaran hingga analisis Cocoklogi tetaplah masih memperhatikan perkembangan-perkembangan dinamika politik tentunya. Meski tak mampu menjelaskan secara eksplisif, namun masih sanggup menunjukkan alasan yang cukup rasional. 
Dan batas tanggal 5 Maret itupun tiba.

Flashback sehari sebelumnya, disalah satu media nasional bahkan dengan gamblang menuliskan judul beritanya "Dugaan Kuat Andi Sudirman Ingin Jadi Gubernur Tanpa Wagub" sehari sebelum tanggal terakhir pengajuan jabatan Wagub yang masih kosong.

Posisi Wakil Gubernur ini tak bisa dipungkiri memiliki peranan penting dan mampu memberikan andil besar bagi keberhasilan sebuah pemerintahan. Fragmen-fragmen dari kasus retaknya hubungan pasangan Gubernur dan wakilnya dibeberapa daerah tak bisa dikategorisasikan sebagai lingkaran tradisi pemerintahan kita di Indonesia. Dia bersifat kasuistik yang tak bisa digeneralisasi sebagai sebuah budaya baru dalam politik. 

Mengutamakan aspek maslahatnya perlu, dibanding prediksi kemungkinan keduanya renggang diawal.

Prediksi yang kadang cenderung bisa jadi lebih didominasi unsur phobia. Alasan bahwa stabilitas pembangunan akan tetap bisa berjalan menurut hemat kami belum sempurna pada prinsip-prinsip di wilayah pendekatan alur sejarah pemerintahan di Sulsel yang tetap teguh pada basis semangat reformasi 98 dalam dua dasawarsa terakhir.

Cenderung bersifat alibi dalam hemat kami, bahwa tanpa Wagub pun bisa.

Dan jangan sampai dengan adanya Wagub justru membuat sebuah kondisi tak dinamis keduanya akan berdampak buruk bagi roda pemerintahan. Lalu menegaskan lagi bahwa plt Gubernur sekarang punya kemampuan menghandle pemerintahan walau tanpa wakil.  

Tak sepenuhnya salah, juga tak sepenuhnya benar. Kita sama-sama tahu bagaimana background pasangan Mantan Gubernur Nurdin Abdullah ini. Tak ada catatan mentereng seputar menghandle sebuah pemerintahan sebelumnya, nyaris diangka nihil malah. Jejak digital pengalaman beliau masih disimpan rapih oleh mesin pencari di Internet. 

Mengutip kalimat ketua komisi A di DPRD Sulsel di salah satu media Nasional yang cukup menyerap emosi saya pribadi : "Dia punya akses. Namun kalau tidak (serius) ya mungkin sudah takdirnya orang Sulsel. Ada suatu masa, pemerintahannya tidak lengkap," (S.KS.D). Kalimat ini memang cukup menggugah dan membuat kita kembali beromantisme ke Gubernur dan Wagub sebelumnya.