Opini Prof Muin Fahmal

DPR Langgar Undang Undang,Maka Undang Undangnya Akan Diubah, Nyamuk Masuk Kelambu Kelambunya Dibakar

Otak negara adalah Eksekutif,jantungnya adalah Legislatif. Jika otak tak berfungsi, akan gila. Tapi jika jantung tak berfungsi, maka binatang pun mati

Editor: AS Kambie
tribun-timur.com
Prof Muin Fahmal, Guru Besar UMI/Anggota Forum Dosen 

Oleh: H A Muin Fahmal
Anggota Forum Dosen/Guru Besar UMI

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR – Di harian Kompas tiga hari berturut-turut mengulas tentang perubahan Undang-undang tentang pembentukan Undang-undang sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi tentang Inkonsitusional bersyaratnya UU Cipta Kerja.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia adalah lembaga negara yang salah satu kekuasaannya adalah membentuk Undang Undang.

Dalam menjalankan Kekuasaannya itu tidak boleh semena-mena, melainkan ia pun harus diatur dan tunduk pada Undang Undang sekalipun dia sendiri yang membentuknya dan berbagai ketentuan perundang-undangan termasuk  dengan berbagai teori, doktrin serta kajian-kajian (filosofis, Sosiologis research). Itulah sebabnya sehingga DPR dijadikan sebagai salah satu unsur negara hukum yang demokratis.

Artinya, DPR mempunyai fungsi penting dan strategis  dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Rosseau mengibaratkan bahwa negara ibarat manusia keduanya mempunyai dasar kehidupan yaitu otak dan jantung.

Otak negara adalah Eksekutif sedangkan jantungnya adalah Legislatif. Jika otak manusia tidak berfungsi boleh jadi manusia tersebut linglung atau mungkin gila. Tetapi masih hidup. Tetapi jika jantung tidak berfungsi, maka binatangpun mati.

UU Cipta Kerja Inkonstitusional Bersyarat

Akhir-akhir ini banyak undang undang yang fenomenal dan mendapat sorotan sejak semula dari masyarakat tak terkecuali dari para ahli dalam berbagai dimensi dimohonkan pengujian oleh pemilik Legal Standing.

Salah satu diantaranya adalah Undang Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta kerja atau UU Cipta Kerja.  

Dalam perjalanan pembentukan UU Cipta Kerja tersebut cukup banyak mendapat perhatian baik berupa “ejekan” melalui pelesetan misalnya “Undang undang Celaka”. Kritikan, harapan, bantahan, bahkan dengan pernyataan penolakan melalui demo besar- besar dan menyeluruh.  

Prof DR Marya Farida, beliau ahli perundang undangan tersenior dan terbaik di Indonesia (yang) masih hidup  dewasa ini, mantan Hakim Mahkamah Konstitusi RI pernah menyatakan bahwa tidak mengenal model pembentukan Undang undang dengan metode  Omnibus law.

Gelombang respon yang  menyertai proses pembentukan UU Cipta Kerja ternyata tidak mengurangi semangat Anggota Dewan Perwakilan Rakyat untuk membahas Rancangan Undang Undang Inisiatif Pemerintah tentang Cipta Kerja tersebut.

Bahkan sangat cepat dan lancar,  jika dibanding dengan beberapa Rancangan Undang Undang  yang lain. Misalnya Rancangan Undang Undang Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang sudah lebih kurang 50 tahun dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat.

Berbagai kalangan terutama  pemerhati demokrasi, pemerhati kebangsaan,  pemerhati rasa nasionalisme, pemerhati hukum dan kelembangaan negara termasuk  oleh pemerhati  Konstitusi tidak kalah cepat dengan  Dewan Perwakilan Rakyat, ia pun dengan segera menghadang di Mahkamah Konstitusi melalui permohonan pengujian secara formil (Uji formal) maupun permohonan pengujian secara materil (Uji materi).

Halaman
123
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved