Populisme Politik dan Gaya Hidup

Oleh: Hidayah Muhallim
Peneliti Penta Helix Indonesia

TRIBUN-TIMUR.COM - Istilah populisme sangat akrab terdengar dalam wacana politik demokrasi belakangan ini.

Tetapi apakah populisme menjadi fenomena politik demokrasi semata?

Ataukah populisme itu telah eksis diberbagai aspek kehidupan masyarakat lainnya?

Dalam politik, populisme itu dipraktekkan sebagai strategi meraih dukungan rakyat (Ufen, 2018). Apalagi jika politisi itu selalu ingin menang dalam setiap kontestasi.

Maka sulit rasanya untuk menghalangi munculnya aksi-aksi populis karena demokrasi memberi peluang untuk itu. Soal apakah populisme itu baik atau buruk bagi perkembangan demokrasi, itu hal lain.

Para politisi menggunakan cara-cara populis karena dianggap jitu untuk menarik perhatian rakyat.

Mereka berakting seperti rakyat kebanyakan dan mengumbar janji saat musim pemilu. Sekalipun janji-janji itu akan sulit ditunaikan.

Sialnya, para konsultan politik pun seringkali menyarankan kepada klien mereka agar menggunakan cara-cara populis.

Tak ketinggalan, para tim sukses ikut-ikutan menebar “janji-janji manis” itu agar calon mereka bisa terpilih. Intinya, mereka harus menang.

Maka dibuatlah macam-macam gimmick sebagai kemasan pencitraan. Kalau perlu mereka menjanjikan tentang kemakmuran, kesejahteraan, dan kebahagiaan.

Uniknya, satu sisi sikap populis itu tidak bertentangan dengan hukum dan aturan main pemilu. Tetapi di lain sisi, populisme itu menjadi problematik ketika demokrasi dipandang sebagai cara hidup.

Dimana demokrasi tidak boleh dikotori oleh aksi-aksi populis yang dapat mendegradasi kualitas demokrasi.

Karena sejatinya, demokrasi itu sarat dengan nilai-nilai pluralisme, toleransi, kesetaraan, keterbukaan, dan keadilan sosial.

Cara Hiup

Sayangnya, sebagian orang telanjur memahami demokrasi secara terbatas. Yaitu suatu sistem dan aturan main pemilu untuk memilih pemimpin politik secara teratur (Schumpeter, 1942).