Pertemuan Satu Jam di Rujab Gubernur Sulsel, Elite PDI Perjuangan & Sudirman Bahas Cawagub?

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Rombongan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Sulawesi Selatan akhirnya turun gunung menemui Plt Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman.

Pertemuan berlangsung di Rumah Jabatan Gubernur Sulsel Jalan Jenderal Sudirman Kota Makassar Rabu (8/12/2021) kemarin.

Rombongan PDIP Sulsel dipimpin langsung ketua Ridwan Wittiri, pertemuan berlangsung satu jam.

Dalam kunjungan ini, Ridwan Wittiti memboyong sekretaris Rudy Pieter Goni, Ketua Bappilu Husain Djunaid.

Wakil Ketua Risfayanti Muin, dan dr Fadli Ananda.

Pertemuan berlangsung satu jam, sekitar pukul 16:00 hingga 17:00 WITA.

PDIP Sulsel adalah partai pengusung pasangan Nurdin Abdullah-Andi Sudirman Sulaiman di Pilgub Sulsel 2018 lalu.

Pertemuan PDIP dengan Sudirman ini berlangsung sepekan setelah putusan 5 tahun penjara Nurdin Abdullah dalam kasus suap proyek infrastruktur.

Belum diketahui apa saja pembahasan dalam pertemuan tersebut.

Andi Ridwan Wittiri belum ingin membeberkan hasil pertemuan dengan Sudirman Sulaiman. 

 
Andi Sudirman Sulaiman berpeluang naik tahta jadi gubernur definitif menggantikan Nurdin Abdullah.

Sementara kursi 02 Sulsel akan diisi oleh kader partai pengusung; PAN, PKS, dan PDIP.

Saat ini kursi Wagub Sulsel ramai dibicarakan publik seusai putusan Nurdin Abdullah.

Tiga ketua partai politik pengusung berpeluang jadi Wakil Gubernur Sulawesi Selatan jika Nurdin Abdullah berhalangan tetap sebagai Gubernur Sulsel.

Tiga ketua partai politik pengusung itu antara lain Ketua DPW PAN Sulsel Ashabul Kahfi, Ketua DPW PKS Muhammad Amri Arsyid, dan Ketua PDIP Ridwan Andi Wittiri.

PAN adalah partai politik pengusung utama Prof Andalan kala itu dengan sembilan kursi.

Sementara itu, PKS dan PDIP masing-masing enam dan lima kursi.

Pengamat politik Universitas Muhammadiyah Makassar Andi Luhur Priyanto menilai sejumlah nama yang dinilai layak seperti Ashabul Kahfi, Usman Lonta, Irfan AB maupun Andi Yusran Paris dari PAN.

Dari PKS, Luhur menyebut nama Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Muh Amri Arsyid, ketua fraksi Sri Rahmi, maupun Wakil Ketua DPRD Sulsel Muzayyin Arif.

Dari PDIP, Luhur menyebut nama seperti Andi Ridwan Wittiri, Rudy Pieter Goni serta Andi Ansyari Mangkona.

Namun Luhur mengatakan ketua-ketua partai punya previlege atau keistimewaan pertama sekali, untuk mengakses peluang politik tersebut.

Seperti Ketua PAN Sulsel Ashabul Kahfi, Ketua PDIP Sulsel Andi Ridwan Wittiri, serta Ketua PKS Sulsel Amri Arsyid.

"Tapi bisa juga mereka memberi kesempatan pada kader atau figur lain. Figur yang lahir dari konsensus internal dan bersyarat bisa mengamankan dukungan di DPRD Sulsel," katanya.

Luhur mengatakan, pengusulan calon wagub baru bisa dilakukan jika Plt Gubernur Andi Sudirman Sulaiman telah didefenitifkan jabatannya.

Hal itu pun baru bisa terjadi jika status Gubernur nonaktif Nurdin Abdullah sudah berhalangan tetap, dari proses hukum yang dijalani.

"Soal siapa kader atau tokoh dari partai apa yang potensial mengisi jabatan Wagub, tergantung konsensus di partai koalisi," kata Luhur.

"Fatsoen politiknya adalah pemilihan figur cawagub tetap mempertahankan formasi dan komposisi partai pendukung gubernur dan Wagub," sambung Luhur.

Pada Pilgub Sulsel 2018 lalu, PAN mengontrol 9 kursi parlemen Sulsel, PKS 6 kursi, dan PDIP 5 kursi.

Luhur menilai, selama ini status kekaderan Nurdin Abdullah di PDIP tidak pernah dideklarasikan secara terbuka.

Menurutnya, sikap politik Nurdin Abdullah juga tidak selalu sejalan dengan pilihan PDIP.

Luhur mencontohkan seperti Pilwali Makassar 2020. "NA bukan tipikal petugas partai yang patuh di PDIP," kata Luhur.

Ia melanjutkan, kalau Andi Sudirman Sulaiman dianggap satu paket dengan Nurdin Abdullah yang direkomendasi oleh PDIP diproses kandidasi, maka terbuka peluang calon Wagub dari partai pengusung lainnya, yakni dari PAN atau PKS.

"Terutama PAN yang saat pengusungan paslon saat itu memiliki 9 kursi DPRD Sulsel," ujarnya.

Meski demikian, Luhur Priyanto mengingatkan pengalaman di DKI Jakarta, ketika kader Gerindra Sandiaga Uno mundur dari jabatan Wagub.

Pengganti mantan calon wakil presiden tersebut tetap dari Gerindra, Ahmad Riza Patria.

"Kalau merujuk ke DKI Jakarta, artinya tetap bisa juga Wakil Gubernur dari kader atau figur yang direkomendasi oleh PDIP," papar Luhur.

"Jadi semua kembali ke konsensus koalisi partai pengusung. Yang pasti, mekanismenya dua nama yang diajukan ke paripurna DPRD Sulsel untuk dipilih," sambung Luhur. (*)