Pilkades

Oleh: Abdul Karim

Majelis Demokrasi dan Humaniora

Sejak Oktober lalu, di Sulsel sejumlah desa di daerah kabupaten sibuk ber-Pilkades. Calon Pemimpin desa dipilih langsung oleh warga.

Sungguh sebuah kemajuan penting berdemokrasi di negeri ini.

Di layar-layar medsos hiruk-pikuk Pilkades terpajang pula. Ada massa pendukung membentangkan baliho jagoannya menuju TPS seraya yel-yel.

Ada pula dengan berjalan kaki bergerombol berkeliling kampung lantas ke TPS. Inilah demokrasi kampung yang tak pernah kita jumpai saat Orde Baru berkuasa.

Warga menyambut Pilkades dengan penuh gairah. Sebab pilkades terasa lebih spesifik dibanding pemilu atau pilkada.

Barangkali itu dipicu lantaran adanya kedekatan dan keterkaitan secara langsung antara pemilih dan para calon kepala desa yang akan dipilih.

Para calon kepala desa bukan mahluk asing bagi warga. Sementara pada pemilu atau pilkada, mereka yang hendak dipilih laksana mahluk yang turun dari langit dengan beragam janji.

Pilkades juga sebenarnya “menjanji”, tetapi janji-janji didalamnya dirasa kecil resiko pengingkarannya lantaran yang hendak dipilih adalah orang-orang yang tak asing bagi warga desa.

Apalagi, pilkades secara teoritis hendak memperbaiki desa tempat warga berpijak. Artinya, siapa pun yang terpilih, niscaya memperbaiki kampung sendiri bersama warga sendiri. Disini, “partisipasi” adalah kunci.

Itulah sebabnya, Pilkades dimaknai sebagai bagian dari proses kegiatan politik untuk memperkuat partisipasi masyarakat.

Sehingga diharapkan akan terjadi perubahan--perbaikan yang signifikan di tingkat pedesaan.

Namun, sayangnya Pilkades disejumlah desa begitu murung. Sejumlah media melaporkan kemurungan itu, lantas diperkuat dengan pengabaran nitizen di layar-layar medsos.

Beberapa warga dibongkar rumah panggungnya lantaran diketahui beda pilihan saat pemilihan calon kepala desa (Cakades).