Ini Cara Ampuh Pemerintah hingga Asosiasi Usaha Berantas Fintech Ilegal

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Peran pemerintah dalam memberantas fintech ilegal terus dilakukan.

Demikian pula asosiasi dunia usaha, serta pelaku industri fintech. 

Ditandai upaya peningkatan edukasi bagi masyarakat mengenali Fintech Peer to Peer Lending (P2PL) aman.

Solusi lain, mengedukasi masyarakat mengenal layanan identitas digital aman seperti tanda tangan elektronik (TTE) tersertifikasi saat menggunakan Fintech.

TTE  ini mampu memverifikasi data pengguna secara aman. 

Dalam jangka panjang, identitas digital aman dapat meningkatkan rasa aman dan kepercayaan masyarakat
 terhadap fintech.
 

Ketua dan Pendiri Indonesia Cyber Security Forum (ICSF) Ardi Sutedja mengatakan, Praktek
 penyalahgunaan data pribadi konsumen oleh fintech ilegal menjadi sumber berbagai masalah identity fraud.

"Di sinilah layanan identitas digital aman memainkan peran kunci mengembalikan dan
 memperkuat kepercayaan masyarakat," katanya dalam Media Clinic VIDA & ICSF Eps 2 : Peran Identitas Digital yang Aman dalam Meningkatkan Kepercayaan Pada Fintech, Kamis (4/11/2021).

Menurut Ardi, para fintech dapat memanfaatkan layanan TTE tersertifikasi, proses e-KYC (Know Your Customer).

Atau verifikasi data terhadap penggunanya menggunakan sistem verifikasi biometrik.

Serupa disampaikan CEO dan Co-founder VIDA, Deputy Secretary General IV & Head of The Personal Data
 Protection Task Force at the Indonesian Fintech Association (AFTECH), Sati Rasuanto.

Ia mengungkapkan, 
penyelenggara Sertifikasi Elektronik atau PSrE seperti VIDA memiliki peran strategis sebagai trusted layer
 bagi masyarakat.

"Tidak hanya memberi rasa terlindungi saat bertransaksi secara digital, namun juga membantu pengguna
 berperilaku secara aman di dunia digital," ucapnya.

Rasa aman ini menjadi krusial dalam membangun ekosistem ekonomi digital.

Di mana, setiap pemainnya memiliki rasa saling percaya.