Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

Sekolah Birokrasi

Sembilan Hal Perlu Dilakukan Pemerintah Jika Terapkan Agile Goverment

emerintah harus melakukan dua strategi penting dalam penerapan birokrasi saat ini.

Penulis: Muh. Asiz Albar | Editor: Sudirman
ist
Guru Besar FISIP Universitas Hasanuddin, Prof Dr Sangkala dalam acara 'sekolah birokrasi' yang ditayangkan langsung di akun Youtube Tribun-Timur, Jumat (24/9/2021) siang 

TRIBUN-TIMUR.COM,MAKASSAR- Pemerintah harus melakukan dua strategi penting dalam penerapan birokrasi saat ini.

Yakni mengadopsi pendekatan agile goverment dan bekerja tidak lagi hanya mengandalkan organisasi sendiri.

Tapi harus membuka diri bekerja lewat lintas-lintas demarkasi organisasi yang selama ini dipertahankan.

Hal itu disampaikan Guru Besar FISIP Universitas Hasanuddin, Prof Sangkala dalam acara 'sekolah birokrasi' yang ditayangkan langsung di akun Youtube Tribun-Timur, Jumat (24/9/2021) siang.

Menurutnya, agile goverment (pemerintahan yang gesit) adalah model untuk mengadaptasi diri terhadap berbagai destruksi.

"Dengan cara mengekplorasi dan mengkatalisasi sembilan langkah agar menjadi agile goverment," kata Prof Sangkala.

Sembilan langkah tersebut adalah: 

1. Birokrasi menciptakan laboratorium kebijakan. dengan memberikan mandat secara ekplisit dengan metode baru dalam pengembangan kebijakan dengan gunakan orinsip yang lebih tegas dan tangkas.

2. mendorong kolaborasi antar pemerintah dan dunia usaha untuk membuat dan mengembangkan berbagai regulasi yang berulang. 

Lewat lintas sektoral dan sifatnya lebih fleksibel jangan lagi gunakan model birokrasi yang kerja sendiri dan mendekte dalam membuat kebijakan.

3. Mendukung kebijakan yang bersumber dari berbagai pihak dan isi peraturan dalam rangka menciptkan proses yang lebih inklusif dan partisipatif.

Sehingga kebersamaan pelibatan stake holder adalah sebuah keniscayaan dalam agile goverment.

4. Mempromosikan pengembangan ekosistrm regulator swasta. Jadi ada pelibatan swasta dalam menjalankan berbagai fungsi-fungsi  yang sebelumnya dikuasai oleh pemerintah. 

Sehingga bersaing di pasar untuk memberi tata kelolah yang berkualitas sejalan dengan kepentingan masyarakat.

5. Mengembangkan, mempopulerkan, dan membutuhkan penerapan prinsip inivasi untuk memandu peniliti, pengusaha dan organisasi komersial yang menetima dana dari publik untuk kepentingan menghasikan inovasi kebijakan.

Halaman
12
Sumber: Tribun Timur
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved