Sembilan Hal Perlu Dilakukan Pemerintah Jika Terapkan Agile Goverment

6. Mempromosikan integrasi keterlibatan publik yang berbasi skenario dengan pendekatan dan pandangan yang jauh ke depan.

Dengan kacamata ilmu sosial dan humanistik ke dalam bernagai upaya sains dan penelitian.

7. Mendukung peran badan-badan yang ada di luar pemerintah untuk turut serta melakukan pengawasan, mendorong munculnya perdebatan-perdebatan politik.

Mengkritisi kebijakan dan inovasi yang dihasilkan itu dan mengevaluasi dampak baik dari segi etika, hukum, sosial dan ekonomi dari teknologi yang muncul sebagai akibat daripada inovasi.

8. mendorong pendekatan baru terkait dengan penilaian teknologi yang menggabungkan pertimbangan dan partisipasi publik yang jauh lebih besar.

Dengan pengakuan dan refleksi dari nilai-nilai insentif dan pllutik yang pengaruhi pengambilan keputusan.

9. Memasukkan berbagai prinsip-prinsip untuk tingkatkan efisiensi pelayananpublik dan kesejahteraan masyarakat, melengkapi lembanga pemerintah dengan lebih baik untum respon perubahan.

Prof Sangkala mengatakan, syarat keberhasilan membangun agile goverment adalah pemerintah harus terbiasa membuat konsep yang diolah di sebuah laboratorium. 

Jadi bukan hanya dipikirkan oleh segilintir orang atau asumsi. Tapi basisnya pada evidentbase policy jadiibatkan akademi, pelaku bisnis dan masyarakat. 

"Jadi istilah pentahelix tampaknya tepat gunakan untuk membangun agile goverment saat ini," ujarnya.(tribunenrekang.com)

Laporan Wartawan TribunEnrekang.com, @whaiez