Kian Panas, Rachmat Taqwa Qurais Minta Pelaku Deadlock Muscab PPP Disanksi

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- Rachmat Taqwa Quraisy meminta Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Sulawesi Selatan memberi sanksi tegas atas deadlock Muscab Makassar.

Rachmat meminta pelaku yang terlibat menyembunyikan pimpinan kecamatan (PAC) diberi sanksi tegas.

Ia menilai, deadlock Muscab PPP Makassar telah mencoreng citra partai kakbah di mata publik.

"Kita berharap DPW ataupun DPP memberi sanksi tegas kepada pelaku yang terlibat. Saya yakin ada oknum yang menggagalkan muscab, hal ini rusak citra partai," kata Rachmat Taqwa Quraisy kepada wartawan di Kantor DPRD Makassar, Selasa (21/9/2021).

Rachmat meminta DPW PPP Sulsel ataupun DPP turun tangan melakukan investigasi terhadap insiden deadlock Muscab PPP Makassar.

Muscab PPP Makassar ditunda karena hanya 6 PAC datang ke arena. 9 PAC lainnya 'hilang' dari arena.

Rachmat beralasan, sanksi tegas diperlukan agar kejadian serupa tidak lagi terulang ke depan.

"DPW dan DPP harus melakukan investigasi, kalau ada pembiaran maka akan terulang lagi," kata Rachmat Taqwa.

Anggota DPRD Makassar itu juga menilai Kota Makassar hanya terdiri dari 15 kecamatan.

Ia mempertanyakan kenapa ada PAC tidak hadir ke arena. Ia menduga ada pihak yang menyembunyikan PAC.  

"Makassar ini tidak luas, hanya 15 kecamatan, kenapa bisa ada pimpinan kecamatan tidak datang ke arena muscab. Ada indikasi pihak yang sengaja sembunyikan PAC. DPW dan DPP harus turun tangan melakukan investigasi," kata Rachmat Taqwa.

Gelaran Musyawarah Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kota Makassar berakhir deadlock, Minggu (19/9/2021) siang.

Arena muscab ditempatkan di Hotel Four Points By Sheraton Jl Andi Jemma Kota Muscab yang awalnya berjalan kondusif berubah memanas seusai pembukaan.

Pembukaan berlangsung pukul 10:30 Wita hingga 12:00 Wita. Setelah istirahat, agenda selanjutnya adalah sidang.

Namun dari 15 pimpinan kecamatan (PAC), hanya 6 masuk arena. 9 PAC lainnya tak kunjung masuk arena. Termasuk Ketua DPW PPP Sulsel Imam Fauzan. 

Penyelenggara mulai dari OC, SC, hingga DPC pun memutuskan menunda muscab.

Ketua DPC PPP Makassar Busranuddin Baso Tika (BBT) memutuskan menunda gelaran muscab.

Hal itu dikarenakan pimpinan kecamatan tidak datang ke arena, atau hilang. 

BBT beralasan penyelenggara sudah mempersiapkan segala kebutuhan muscab.

Namun peserta tidak hadir di forum.

"Panitia kita sudah jalankan tugas, tapi peserta tidak hadir. Masak kita tunggu terus. Baru 6 dari 15 PAC hadir," kata BBT kepada wartawan.

Total suara ada 18 di arena muscab. Selain 15 pimpinan kecamatan, ada suara dari sayap partai, DPW, dan DPP.

"Saya rapatkan lagi barisan. Saya sampaikan ke DPW, muscab tanggung jawab Ketua DPC. Saya minta waktu untuk muscab lagi. Nanti saya rapat lagi di DPW baru tentukan waktu, DPW surat ke DPP," kata BBT.

BBT Tika mengatakan adanya dua SK yang beredar sehingga perlunya verifikasi.

BBT mengatakan verifikasi SK sah akan diserahkan kepada DPW PPP Sulsel.

Menurutnya pengurus wilayah yang punya wewenang menyampaikan mana SK yang sah.

"Inilah karena dua SK inilah gunanya verifikasi yang mana punya legal standing. Semua ada mekanisme dan aturan yang mengatur," katanya.

"SK itu yang buat adalah DPW. Karena mereka yang buat, maka mereka yang punya wewenang verifikasi," kata BBT. (*)

Laporan Kontributor TribunMakassar.com @bungari95