Danny Pomanto Bakal Rombak Jabatan Eselon III, 15 Camat Dikembalikan?

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Wali Kota Makassar, Danny Pomanto bakal melakukan resetting terhadap jabatan eselon III pada 27 Agustus mendatang. 

Pasalnya masa kepemimpinannya telah genap enam bulan, sehingga pihaknya sudah boleh melakukan pergantian pejabat.

Menurut Peraturan Mendagri (Permendagri) Nomor 73 Tahun 2016, Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Wali Kota atau Wakil Wali Kota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon.

"Jadi kalau lewat enam bulan sudah bisa kita lantik. Sehingga hal-hal strategis segera kita selesaikan, kita tidak punya waktu lagi," ujar Danny, Senin (9/8/2021). 

Setelah ia dan Wakilnya Fatmawati Rusdi genap menjabat enam bulan, pihaknya bakal memulai resetting.

"Tapi tidak semua, kemungkinan itu tatarannya itu kabag, sekretaris, dan camat," katanya.

Saat ditanyai, apakah para Master Covid yang dulunya menjabat sebagai camat, bakal dikembalikan keposisi semula.

Danny mengatakan, itu tergantung dari hasil evaluasi kinerjanya.

"Belum tentu, kalau kerjanya baik kita kembalikan jadi camat, kalau tidak baik bagaimana mau jadi camat. Kalau teman-teman kita anggap baik, yah dikembalikan," terangnya.

"Begitu juga camat sekarang, tergantung juga kerjanya, kalau baik bisa terus, kalau tidak berhasil tempatnya sudah jelas," lanjutnya.

Untuk lurah, ia menerangkan baru akan diresetting setelah perombakan pejabat eselon III rampung.

"Kalau lurah nanti, dengan bidang lainnya, karena masih banyak, karena besar sekali ini, jadi harus berurutlah. Karena kan tidak bisa kerumunan, kalau bisa lebih baik sekalian," jelasnya.

Lebih lanjut, khsusus jabatan eselon II, pihaknya telah mengajukan lelang ke pemerintah pusat.

"Khusus eselon II harus dilelang, permohonan lelang itu sudah kami ajukan, karena itu harus ijin kan, kalau kita mau melakukan lelang terbuka," katanya.

Diketahui, Danny Pomanto dan Fatmawati Rusdi resmi dilantik pada 26 Februari 2021 lalu.

Copot 23 Lurah

Kepala Bidang Kinerja dan Penghargaan BKPSDM Kota Makassar, Munandar mengatakan, saat ini sudah ada 23 lurah yang diberhentikan dari jabatannya.

Hal ini karena mereka dianggap tidak mendukung program Makassar Recover yang diusung oleh Wali Kota Makassar Danny Pomanto dan Wakilnya Fatmawati Rusdi.

"Ada 23 lurah, kita akan menunggu hasil laporannya, jadi diganti Plh dulu, karena inikan pembebasan sementara," ujar Munandar, Selasa (20/7/2021).

Namun, ia belum bisa menyebut siapa-siapa lurah yang dimaksud.

"Nanti saya kasih hari rabu nama-namanya," katanya.

Ia membeberkan, tidak semua kecamatan ada lurah yang diberhentikan.

Namun saat ini Kecamatan Tamalate menjadi yang terbanyak, karena ada sekitar tiga lurah yang diberhentikan.

"Terkait lurah, tidak semua kecamatan, ada juga tidak ada. Tamalate tadi tiga, yang lain dua, yang tidak ada itu di Kecamatan Sangkarang, Ujung Pandang juga tidak ada, yang lain rata-rata ada dua. Ada juga yang hanya dikasih peringatan," bebernya.

Untuk camat, pihak Pemerintah Kota Makassar hanya memberikan peringatan keras.

"Camat tidak ada, tapi dia diberi peringatan sifatnya teguran, ke semua camat," tuturnya.

Sebelumnya diberitakan, Danny Pomanto mengatakan jika ada beberapa lurah yang terang-terangan menghasut masyarakat untuk menolak program Makassar Recover.

"Dan beberapa lurah sudah terang-terangan mengatakan tidak ada makassar recover. Tapi lurah-lurah ini sudah teridentifikasi dan akan saya selesaikan minggu depan," jelasnya.

Lurah-lurah yang teridentifikasi tersebut memang selama ini memiliki kinerja yang buruk dan hanya menyusahkan masyarakat.

"Karena mereka memprovokasi masyarakat, memang lurah-lurah ini kinerjanya jelek, dan cenderung menjilat saja kerjanya, menyusahkan masyarakat," tegasnya.

Ia pun memastikan bakal mengganti para camat dan lurah yang ikut menghambat jalannya Program Makassar Recover.

"Pasti saya selesaikan, tadinya mau saya sisakan setelah resetting, tapi saya percepat ini," tuturnya.

Danny membeberkan, ada sekitar 30 lurah yang sudah diidentifikasi, yang berasal dari hampir semua kecamatan.

"Tapi nanti kita evaluasi, kalau ada yang bisa dimaaafkan kita maafkan, tapi yang memprovokasi Masyarakat tidak ada maaf lagi," pungkasnya.(*)

Laporan Wartawan tribun-timur.com, AM Ikhsan