Breaking News:

Tribun Makassar

Website Jaringan  Informasi dan Dokumentasi Hukum Sulsel Terintegrasi Nasional

Sebanyak 50 website anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Sulsel telah terintegrasi dengan JDIH Nasional (JDIHN)

Editor: Sudirman
ist
Kakanwil Kemenkumham Sulsel, Harun Sulianto, Senin (19/7/2021). 

TRIBUN-TIMUR.COM,MAKASSAR - Sebanyak 50 website anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Sulsel telah terintegrasi dengan JDIH Nasional (JDIHN) yang dipusatkan Badan Pembinaan Hukum Nasional  (BPHN) Kemenkumham Jakarta. 

Hal ini disampaikan oleh Kakanwil Kemenkumham Sulsel, Harun Sulianto, Senin (19/7/2021).

Hal itu sesuai Peraturan Presiden (Perpres) 33 tahun 2012.

JDIHN merupakan wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan.

Serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat. 

Tujuan JDIHN untuk menjamin terciptanya pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu, terintegrasi, lengkap, akurat serta dapat diakses secara cepat dan mudah pada instansi pemerintah dan institusi lainnya .
  
juga untuk  mengembangkan kerja sama yang efektif dalam rangka penyediaan dokumentasi dan informasi hukum.

"Serta meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketata pemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien, dan bertanggung jawab,” ujar Harun.

Kadiv Pelayanan Hukum dan Ham Kanwil Kemenkumham Sulsel, Anggoro Dasananto mengatakan, dokumen yang ada pada JDIH adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan.

Produk hukum selain peraturan perundang-undangan meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis, dan rancangan peraturan perundang-undangan.   

Kabid Hukum Kanwil Kemenkumham Sulsel, Andi Haris mengatakan, 50 website Anggota JDIH di Sulsel terdiri dari 1 Biro hukum Pemprov, 24 Bagian hukum  di Kabupaten /kota, 24 sekretariat DPRD kab/kota dan 1 setwan DPRD provinsi. 

Menurut Haris, selama 2021 ini telah dilakukan delapan kali sosialisasi dan pendampingan ke daerah serta satu kali kegiatan asistensi penggunaan layanan informasi JDIH

Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved