Tribun Makassar
Ditegur Mendagri karena Belum Bayar Insentif Nakes, Kepala BPKAD Sulsel: Tunggu Verifikasi
Sulsel tidak mengalokasikan insentif nakes yang bersumber dari refocusing 8 persen DAU/DBH tahun anggaran 2021.
Penulis: Siti Aminah | Editor: Imam Wahyudi
lihat foto
Sisa RSUD Labuang Baji, yang data pendukungnya belum lengkap.
"Tinggal Labuang Baji yang belum lengkap data pendukungnya. Insyaallah besok bisa rampung hasil reviewnya," kata Sulkaf.
Diketahui, Tito Karnavian menegur 19 provinsi di Indonesia termasuk Sulawesi Selatan.
Provinsi lainnya adalah Aceh, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Bengkulu, Jawa Barat.
Provinsi D.I Yogyakarta, Bali, Bangka Belitung, Nusa Tenggara Barat (NTB), Kalimantan Barat.
Selanjutnya, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, dan Papua.
19 provinsi tersebut dianggap lelet menyerap anggaran penanganan covid-19, termasuk insentif nakes.
Hal itu disampaikan Tito Karnavian saat melakukan konferensi pers terkait evaluasi Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang disiarkan lewat YouTube Sekretariat Presiden, Sabtu (17/7/2021) malam.
"Hari Sabtu kami sudah menyampaikan surat teguran tertulis. Termasuk langkah yang cukup keras kepada 19 provinsi dengan data yang kami miliki," ucap Tito dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden.
Realisasi penanganan covid khususnya insentif nakes sangat rendah kata Tito.
Bahkan, ia sudah berkali-kali mengingatkan kepada pimpinan daerah untuk mempercepat serapan anggaran covid-19.
"Itu jadi prioritas presiden. Kami sudah rapat berkali-kali dengan kepala daerah, ada beberapa daerah yang belanja untuk penanganan covid dan realisasi nakes belum banyak," ujarnya.
