Breaking News:

TGUPP Sulsel

Akrobat Politik Tak Perlu dari Sang Plt Gubernur Sulsel, Format Baru TGUPP Sulsel Dipertanyakan

SK menetapkan 28 ahli dari sebelumnya 30 orang ahli. Dari komposisi itu, 14 Profesor (sebelumnya 13), 9 Doktor (sebelumnya 10),dan sisanya profesional

Editor: AS Kambie
Akrobat Politik Tak Perlu dari Sang Plt Gubernur Sulsel, Format Baru TGUPP Sulsel Dipertanyakan
DOK
Mulawarman, Alumni Universitas Hasanuddin

Sayangnya, tak satupun dari mereka dari praktisi atau pelaku UMKM.

Bandingkan dengan TGUPP Sulsel sebelumnya yang menempatkan 4 ahli pertanian dan kehutanan, 3 ahli kelautan dan perikanan, 2 ahli percepatan pembangunan kepulauan, dan 1 ekonom pembangunan.

Hal itu jelas bukan tanpa pertimbangan.

Sepanjang tahun, sektor ekonomi Sulsel selalu ditopang oleh sektor pertanian.

BPS 2021 menyebut sektor pertanian satu-satunya sumber ekonomi Sulsel, dengan pertumbuhan 24,67%. Selebihnya, sektor ekonomi Sulsel mengalami kontraksi.

Ujian Kepemimpinan

Apa yang dapat diharapkan dengan formasi baru TGUPP Sulsel yang tidak menempatkan satupun Sosiolog, Antropolog serta Budayawan dan tanpa epidemiolog?

Mitigasi pandemi Covid-19 sangat membutuhkan epidemiolog dalam memetakan pola penyebaran penyakit, faktor-faktor yang memicu berdasarkan letak geografis, cuaca, sebaran penduduk dan faktor-faktor spesifik lainnya.

Antropolog sangat diperlukan dalam memahami sikap, prilaku dan kebiasaan masyarakat tertentu baik yang resisten maupun yang menerima pandemi Covid-19.

Budayawan sangat diperlukan dalam memberi pencerahan mengenai respon masyarakat yang berbeda-beda dalam menyikapi pandemi.

Sosiolog dapat memberikan analisis mengenai dampak sosial pandemi yang begitu kompleks; peningkatan kemiskinan, pengangguran, kekerasan dalam rumah tangga, tingginya angka perceraian, massifnya penggunaan narkotika dan lain sebagainya.

Tidak komprehensifnya komposisi formasi baru TGUPP Sulsel akan menjadi batu ujian terhadap kemampuan leadership Sang PLT Gubernur Sulsel.

Berdasarkan pengalaman, PLT Gubernur Sulsel bukan kali pertama mengambil langkah politik yang tidak populis.

Sebelumnya, publik ramai membincang keinginan PLT Gubernur Sulsel untuk melanjutkan sejumlah megaproyek.

Meski pada akhirnya dia pun eksplisit menyatakan rencana penangguhannnya.

Akan tetapi, sejak awal publik tahu bahwa PLT Gubernur Sulsel sangat ingin melanjutkan pembangunan megaproyek Twin Tower di kawasan Center Point of Indonesia (CPI), proyek pembangunan pedestarian di jalan Metro Tanjung Bunga, dan Stadion Mattoanging.

Selain itu, PLT Gubernur Sulsel juga tetap melanjutkan program dana hibah ke setiap kabupaten sebesar Rp25 M sampai Rp100 miliar.

Hal ini seperti tidak membuatnya sadar bahwa dari dana hibah inilah yang telah menjadikan Nurdin Abdullah sebagai pesakitan di KPK.

Yang sangat menonjol adalah usulan mutasi sejumlah pejabat di lingkungan Provinsi Sulsel pada Maret 2021.

Dimana PLT Gubernur Sulsel mengajukan surat ke Mendagri dengan nomor: 171.31/2169/B.PEM.OTDA, tertanggal 5 Maret 2021, tentang permohonan izin penandatanganan Surat Keputusan Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu (PAW) bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten/Kota di Sulsel.

Surat PLT Gubernur Sulsel tersebut ditolak Kemendagri karena dianggap melampaui kewenangannya.

Fakta ini seakan menjadi dagelan politik dari seorang pemimpin yang tidak cukup mengerti apa yang dikerjakannya.

Suatu kebijakan bila teruji tepat, tentunya bagus bagi kepemimpinan PLT Gubernur Sulsel.

Namun bila tidak, ia hanya akan jadi bahan olok-olokan bagi publik.

Pastinya, penolakan usulan mutasi akan menjadi presenden buruk bagi kepemimpinan Sulsel ke depan.

Dibandingkan mengurusi hal-hal yang bukan kewenangannya, alangkah baiknya PLT Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman fokus membenahi manajemen pemerintahan yang ada di bawah kendalinya dan dalam kapasitasnya.

Agar tidak mubazir, PLT Gubernur Sulsel sebaiknya didampingi secara intens oleh pamong senior yang paham betul mengenai cara kerja birokrasi pemerintahan di era apa yang disebut sebagai Volatility, Uncertainty, Complexity and Ambiguity (VUCA).

Untuk menyebut sejumlah PR yang harus dikerjakan, PLT Gubernur Sulsel seharusnya fokus pada penyelenggaraan good and clean government.

Ironi bila selama 10 tahun berturut-turut selalu mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Hasil Pertanggung jawaban (LHP) nya dari BPK. Baru tahun 2020 kemarin, Sulsel mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Ini mengindikasikan ada yang tidak beres dalam pengelolaan keuangan di lingkungan Pemprov Sulsel.

Selebihnya, banyak prioritas yang harus dikerjakan baik yang terkait langsung dengan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi, maupun pembangunan Sulsel secara keseluruhan.

Program prioritas refocusing anggaran, penyelesaian hutang yang mencapai Rp500 miliar, pembangunan Makassar New Port, hingga pembangunan infrastruktur Kereta Api Makassar-Parepare, harusnya menjadi perhatian.(*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved