100 Hari Pimpin Pangkep, Apa Saja Telah Dilakukan Yusran Lalogau dan Syahban Sammana?

Perbaikan infrastruktur jalan daerah dan provinsi dibeberapa titik juga menjadi upaya program 100 hari bupati dan wakil bupati Pangkep. 

Sekalipun menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi, Bupati Yusran tak ingin keluhan warga ini menjadi bulan-bulanan dalam pemerintahannya. 

Lewat Dinas Pekerjaan Umum, beberapa titik jalan yang rusak disulap menjadi sebuah jalan yang elok untuk digunakan masyarakat umum. 

Seperti jalan provinsi sepanjang 3 km di poros Minasatene, ruas jalan Alekarajae-Padanglampe yang kodisinya rusak berat sepanjang 700 meter akibat aktivitas tambang dan pengambilan material penimbunan proyek rel kereta api. 

Semua itu dilakukan dengan penuh tanggung jawab yang melibatkan beberapa rekanan di Pangkep. 

Masih di bidang infrastruktur,  program 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Pangkep juga diwujudkan dengan program sentuhan rakyat sebagai upaya memperkuat pembangunan ekonomi yakni Pangkep Sejahtera. 

Program ini diimplementasikan dalam lima bagian yakni, perencanaan pola tanam  dam penetapan jadwal pola pembagian air untuk 8.500 hektare kepada petani.

Penyerahan peralatan kerja petugas pintu air (PPA) dan pekerja saluran (PS) oleh Dinas Pekerjaan Umum, pemberian bantuan benih padi untuk 8.500 hektare oleh Dinas Pertanian.

Pembangunan Irigasi Perpompaan di Desa Bantimurung, Kecamatan Tondong Tallasa, dan pembangunan 550 paket sanitasi untuk 11 desa di tujuh kecamatan dari Dinas Perumahan dan Pemukiman.

Ketua DPRD Pangkep, H. Haris Gani menilai Bupati Yusran Lalogau dan Wabup Syahban Sammana telah bekerja dengan cepat, program dan janji kerja pasangan ini memang pro rakyat. 

“Kita memang tidak bisa memuaskan sepenuhnya masyarakat dalam waktu 100 hari. Tetapi upaya perbaikan di bidang pelayanan dan infrastruktur sudah kita lakukan dengan ketersediaan SDM dan anggaran,” jelas Haris Gani.

Sementara itu wakil ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Pangkep, Alvian Muis mengoreksi capaian RPJMD yang dianggap sudah tuntas. 

“Yang selesai itu baru rancangan awal. Butuh waktu enam bulan untuk penetapan menjadi sebuah peraturan daerah. Masih ada musrenbang dan lainnya,” ujarnya.

Alvian menyatakan Fraksi Partai Golkar menjadi mitra kritis di DPRD untuk mengawal program dan kebijakan pemerintah daerah. 

Tatapi dalam program 100 hari kerja, pihaknya menyatakan apa yang disampaikan bupati menjadi starting atau spirit untuk bekerja.