Breaking News:

Tribun Palopo

Demo Hari Buruh, LMND Palopo Minta UU Cipta Kerja Dicabut

Demo Hari Buruh, Liga Mahasiswa Nasional Demokrasi (LMND) Palopo Minta UU Cipta Kerja Dicabut

citizen/adri
Unjuk rasa LMND Palopo dalam memperingati Hari Buruh 2021 di depan Kantor Wali Kota Palopo, Sabtu (1/5/2021) sore. 

TRIBUNPALOPO.COM, WARA - Sejumlah mahasiswa dari Liga Mahasiswa Nasional Demokrasi (LMND) Kota Palopo meminta pemerintah mencabut UU Cipta Kerja Omnibus Law.

Hal itu diutarakan LMND dalam unjuk rasa memperingati Hari Buruh 2021 di depan Kantor Wali Kota Palopo, Sabtu (1/5/21) sore.

Mereka menyebut UU Cipta Kerja merupakan alat pemerintah untuk mendapatkan investasi dan eksploitasi.

"Di sisi lain, proses perumusan yang sangat tertutup, tidak demokratis, dan hanya melibatkan para pengusaha," kata Adri dalam orasinya.

Ia menyebutkan, investasi telah menjadi lokus utama pemerintah Indonesia sebagai solusi mengatasi defisit neraca perdagangan dan pertumbuhan ekonomi, tetapi justru merupakan investasi yang berpotensi merusak lingkungan dan tidak menyejahterakan masyarakat.

"Hal itu disebabkan pemerintah tidak selektif dalam menarik investasi asing yang datang sehingga investor potensial yang hadir justru adalah investor yang buruk dan paling ekstraktif, yang hanya akan memperluas eksploitasi alam dan kerusakan lingkungan," sebutnya.

Adri mengatakan, perampasan dan penghancuran ruang hidup rakyat atas nama kepentingan pembangunan dan ekonomi akan semakin massif terjadi.

"Pasalnya, aturan ini akan memberikan kemudahan bagi korporasi dan pemerintah untuk merampas tanah dan sumber daya alam yang dikuasai masyarakat, baik kelompok miskin kota, masyarakat adat, petani, dan nelayan," jelasnya.

Hiring easy firinel dalam UU Omnibus Law menurut dia, nantinya pekerja/buruh akan diupah semurah mungkin dengan penghitungan upah per jam dan dilegalkannya pembayaran upah di bawah standar minimum.

Ia menyebut status dan kepastian kerja tidak jelas lewat outsourcing dan kontrak kerja tanpa batasan waktu.

"Potensi PHK massal dan memburuknya kondisi kerja. Sepanjang tahun, asosiasi pengusaha dan Bank Dunia terus mendorong penurunan dan bahkan penghapusan pesangon. Pemerintah kemudian mengabulkan permintaan itu dengan menjadikan manfaat BPJS Ketenagakerjaan sebagai bagian dari kompensasi pemecatan. Sesungguhnya hal itu adalah akal-akalan karena pekerja/buruh membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan," urainya.

Selain menuntut UU Cipta Kerja dicabut, mahasiswa juga menuntut lima poin lainnya, yaitu meminta pemerintah menghentikan liberalisasi dan komersialisasi pendidikan.

Ketiga, mahasiswa meminta wujudkan reforma agraria sejati. Keempat, SAH-kan RUU masyarakat adat. Kelima SAH-kan RUU PKS. Dan keenam, wujudkan pendidikan gratis ilmiah dan demokratis.(*)

Laporan Wartawan Tribun Palopo, Arwin Ahmad

Penulis: Arwin Ahmad
Editor: Hasriyani Latif
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved