Resetting Pemerintahan,Inovasi dan Lompatan Penanggulangan Covid-19 atau Balas Jasa dan Balas Dendam

Oleh Aminuddin Ilmar
Guru Besar Fakultas Hukum Unhas

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Mengapa dibutuhkan adanya resetting pemerintahan menjadi pertanyaan mendasar yang harus dijawab dengan argumentasi yang dapat diterima oleh akal.

Kalau tidak maka tentu saja akan menimbulkan tanda tanya besar untuk apa dilakukan resetting pemerintahan itu?

Untuk menjawab hal tersebut maka terlebih dahulu harus dipahami dan dimengerti seperti apa konsep resetting itu dilakukan?

Dalam KBBI (1988) kata resetting berasal dari kata reset yang berarti menyetel ulang atau set ulang terhadap apa yang ada.

Kenapa itu dilakukan oleh karena ada sesuatu hal yang dirasakan tidak sesuai dengan apa yang diinginkan terjadi.

Dengan kata lain, kegiatan reset itu dilakukan oleh karena ada ketidaksesuaian antara apa yang diharapkan dengan kenyataan yang ada.

Dalam kaitannya dengan birokrasi pemerintahan maka tentu saja menjadi sangat penting bagi seorang kepala daerah apakah itu gubernur, bupati dan wali kota untuk melakukan resetting pemerintahan agar pencapaian dari visi dan misi serta program kerja yang telah ditetapkan dapat terlaksana dengan baik dan benar.

Seringkali pula resetting pemerintahan itu dilakukan oleh karena adanya perubahan pengaturan tidak hanya berkenaan dengan persoalan kelembagaan atau nomenklatur pemerintahan, namun juga berkaitan dengan persoalan pergantian atau mutasi pemangku jabatan (pejabat) pemerintahan.

Dalam kerangka percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintahan menuju pada penerapan merit system suka atau tidak resetting atau penataan pemerintahan harus dan wajib dilakukan.

Dengan melakukan resetting pemerintahan maka tentu saja menjadi sangat penting untuk dilaksanakan adalah dengan melakukan pemetaan jabatan melalui analisis jabatan agar diperoleh beban kerja setiap jabatan yang ada maupun kompetensi pemangku jabatan yang dibutuhkan.

Dalam istilah yang lasim dikenal disebut dengan the right man on the right job atau bagaimana menempatkan seorang pemangku jabatan sesuai dengan kompetensi dan kapasitas yang dimilikinya.

Banyak orang melihat bahwa adanya resetting pemerintahan yang dilakukan oleh kepala daerah terpilih tidak lebih sebagai upaya balas dendam akibat proses pemilihan kepala daerah.

Dalam ketentuan UU pemilihan kepala Daerah tegas diatur enam bulan sebelum maupun sesudah pemilihan kepala daerah tidak boleh dilakukan pergantian atau mutasi pemangku jabatan kecuali mendapat izin dari menteri dalam negeri.

Apa artinya ketentuan tersebut tidak lain dimaksudkan untuk menghindari terjadinya politisasi birokrasi, apakah itu berkenaan dengan balas jasa ataukah balas dendam terhadap aparatur sipil negara atau ASN yang terlibat baik secara langsung maupun tidak dalam pemilihan kepala daerah.

Pengawasan dan penindakan untuk tidak terjadinya proses balas jasa atau balas dendam tersebut sangatlah penting dilakukan demi untuk mendorong terwujudnya netralitas birokrasi dalam setiap perhelatan pemilihan umum.