Wakil Ketua PKB Sulsel Irfan Ilyas Sebut Andi Mappatunru Bohong dan Koruptor

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Dewan Pimpinan Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Sulawesi Selatan (DPW PKB Sulsel) buka suara soal isu Muktamar Luar Biasa (MLB).

Wakil Ketua DPW PKB Sulsel Irfan Ilyas menilai tudingan Andi Mappatunru tidak benar.

Menurut Irfan Ilyas, rangkain kata-kata Andi Mappatunru bohong dan tidak memiliki bukti.

Karena itu kata Irfan, PKB akan membuat pengaduan kepihak kepolisian atas tuduhan Andi Mappatunru tersebut.

PKB Sulsel mengaku telah berkomunikasi dengan Lembaga Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lakumham) PKB Sulsel untuk menyiapkan bukti-bukti surat dan saksi guna mengambil langkah hukum.

Ia mengatakan, pelaksanaan Musyawarah Wilayah (Muswil) DPW PKB Sulsel sesuai prosesdur yang diatur dalam AD/ART PKB dan perturan partai.

"Semua tahapan, syarat-syarat telah terpenuhi sampai kemudian diterbitkan SK DPW PKB Sulawesi Selatan oleh DPP PKB," kata Irfan Ilyas dalam rilis yang diterima Tribun Timur, Rabu (14/4/2021).

Irfan menambahkan, pelaksanaan Musyawarah Cabang (Muscab) serentak di Sulsel dilaksanakan menurut kaidah hukum.

Sebanyak 22 DPC PKB kabupaten/kota malaksanakan Muscab.

Dibagi dalam 3 Zona yaitu Zona 1 di Kota Makassar, Zona II di Kabupaten Wajo, dan Zona III Kota Palopo.

Saat ini semua dewan pengurus tingkat cabang sedang menunggu SK dari DPP PKB.

"Dengan demikian tidak benar ungkapan Andi Mapptunru yang menyatakan bahwa ada 12 DPC di Sulawesi Selatan yang berkeinginan dilaksanakn MLB (Muktamar Luar Biasa) PKB," ujarnya.

Irfan Ilyas mengatakan, pemecatan Andi Mappatunru yang dinilai secara sepihak, itu tidak benar.

Menurutnya, pemberhentian Andi Mappatunru dilakukan karena pada saat bersamaan dia harus menjalani hukuman pidana.

Ia mengatakan, Andi Mappatunru terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan dijatuhi vonis 5 tahun penjara sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung di tingkat Kasasi.

Sehingga, kata Irfan Ilyas, Andi Mappatunru selaku ketua dewan Tanfidz PKB Jeneponto tidak mungkin lagi bisa melaksanakan program kerja dan agenda politik partai.

Terakhir, Irfan Ilyas menyampaikan bahwa apa yang disampaikan oleh Andi Mappatunru adalah rangkaian kebohongan yang patut diduga memfitnah, menghina, dan mencemarkan nama baik PKB.

"Terutama kami Pengurus DPW PKB Sulawesi Selatan dan suluruh jajaran Dewan Pengurus Cabang Kabupaten/Kota Se Sulawesi Selatan," katanya.

Diketahui, ratusan kader PKB tingkat DPC ingin terselenggaranya MLB.

Ditengarai banyak pelanggaran anggaran dasar dan rumah tangga (AD/ART).

Hal itu diungkapkan mantan Ketua DPC PKB Jeneponto Andi Mappanturu.

Ia juga mengaku merasa dizalimi oleh Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.

Sebab, seharusnya ia masih mengemban jabatan hingga 2022.

“Tetapi karena kezaliman pak Muhaimin yang mengubah AD/ART pada saat muktamar di Bali di dalamnya sudah tidak demokrasi,” kata Mappanturu, Senin (12/4) lalu.

Mappanturu menambahkan, Cak Imin seakan ketakukan dilengserkan dari kursi ketua umum, sehingga AD/ART partai diubah.

Satu di antaranya DPP sembarangan menunjuk pengurus DPC.

Padahal, seharusnya penjaringan nama DPW harus melalui DPC.

“Berdasarkan AD/ART lama Ketua DPW dipilih oleh Ketua DPC. Ketua DPC dipilih oleh Ketua PAC. Tetapi di dalam perzaliman Muhaimin, mengobrak-abrik AD/ART,” katanya.

“Pemilihan ketua wilayah harus diusulkan oleh masing-masing ketua DPC, lalu dikirim ke DPP, DPP yang menentukan ini ketua,” ujar menambahkan.

Pada realitasnya kata Mappanturu, tidak sesuai AD/ART.

Ketua DPW tidak pernah diusulkan oleh DPC, justru langsung ditetapkan oleh DPP.

Karenanya, demokrasi di PKB sesuai keinginan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) mulai luntur.

“Sangat kelihatan keinginan PKB saat didirikan oleh Gus Dur sudah hilang. Tidak ada lagi pengkaderan. Tidak ada lagi pemilihan ketua berdasarkan aspirasi dari bawah tapi semua ditentukan DPP,” katanya.

Hal ini, menurut Mappanturu yang membuat sekira seratusan DPC ingin diselenggarakan MLB.

Di Sulawesi Selatan, lanjut dia, sudah mencapai 12 DPC yang berkeinginan MLB.

Total saat ini, di seluruh Indonesia, terdapat 113 DPC dan 10 DPW.

“Kita ingin menyelamatkan PKB. Cak Imin ibarat tuhan yang menentukan semua, tidak mendengarkan aspirasi dari arus bawah,” katanya.

Mappanturu menyebut sudah ada komunikasi dengan petinggi PKB di tingkat pusat untuk MLB tersebut.

“Sudah berjalan dengan orang DPP. DPP menyarankan kalau menurut saudara tidak sesuai kebatinan pendiri PKB silakan. Mereka memberikan jalan. Tergantung bagaimana PAC, DPC,” jelasnya.(*)