Jelang Musda Demokrat Sulsel, DPP Tak Soal Status Ilham Arief Sirajuddin: Nurpati Ingatkan Ullah Cs

TRIBUN-TIMUR, MAKASSAR.COM - Wakil Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Demokrat Andi Nurpati Baharuddin, mengatakan setiap kader punya hak sama maju bertarung pada Musyawarah daerah (Musda) DPD Partai Demokrat Sulsel.

Namun, kata wanita kelahiran Macero, Wajo, Sulsel pada 2 Juli 1966 silam itu, sepanjang tidak melanggar anggaran dasar anggaran rumah tangga (AD/ART) Demokrat.

Termasuk katanya, bagi mantan Ketua DPD Demokrat Sulsel yang juga merupakan mantan Wali Kota Makassar dua periode Ilham Arief Sirajuddin atau IAS jika ingin maju lagi.

Andi Nurpati mengatakan tidak ada aturan membatasi kader tercatat pernah terjerat kasus hukum atau mantan terpidana kasus korupsi.

Baca juga: Ilham Arief Sirajuddin: Saya Ikut Musda Biar Kader Demokrat Ketua DPRD Sulsel, Ullah Bilang Begini

Hal itu disampaikan Andi Nurpati saat ditanya peluang IAS maju lagi memimpin Demokrat Sulsel.

“Saya dengar-dengar begitu (IAS ingin maju). Kalau larangan secara eksplisit tidak ada larangan dalam mekanisme,” katanya sambil tertawa ringin.

DPP, kata Mantan Komisioner KPU RI ini, menyerahkan sepenuhnya kepada para kader untuk memilih calon pemimpinnya lima tahun ke depan.

Apakah masih ingin dipimpin oleh Ni'matullah Erbe atau ingin dipimpin kembali oleh Ilham Arief Sirajuddin.

“Semua kita kembalikan kepada aturan organisasi dan keterpilihan hak suara. Mekanismenya satu DPC satu suara, ditambah suara DPP dan suara DPD,” katanya.

Baca juga: Usai Makan Bersama 11 Pemilik Suara di Musda Demokrat Sulsel, IAS Mantap Lawan Petahana Nimatullah

Nurpati saat ini ditunjuk sebagai Ketua DPC Demokrat Sidrap menggantikan Andi Insan P Tanri.

Andi Insan P Tanri dipecat DPP karena mendukung KLB Demokrat Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021) lalu.

Selain itu, Nurpati sebagai Wakil Ketua Bappilu DPP Demokrat juga bertugas memonitor para kader di wilayah Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara.

Nurpati memonitor gerakan pendukung KLB di tiga wilayah itu dalam dua bulan belakangan ini.
Sementara di Pilkada serentak 2020, ia bertugas mengawal pemenangan di tiga wilayah tersebut.

“Saya ditugaskan memonitoring Sulsel, Sulbar, dan Sulteng,” katanya.

Baca juga: Wacana Pilgub Sulsel 2022, Ni’matullah Siap Dicalonkan, PDIP Sulsel Masih Mau Usung Nurdin Abdullah

“Pilkada juga begitu. Saya bertemu DPD membahas beberapa hal terkait secara umum, saya juga beberapa kali menemui Ni'matullah membahas perkembangan Sulawesi Selatan,” ujarnya.

Ikut Periodesasi Pengurus

Andi Nurpati Baharuddin menyatakan DPD Demokrat Sulsel harus segera menggelar Musda jika sudah berakhir masa periodenya.

Nurpati sapaannya menambahkan, hal itu merujuk pada AD/ART Demokrat.

“Musda itu bergantung masing-masing SK DPD. Harusnya sesuai AD/ART satu periode sudah harus melaksanakan musyawarah lagi. Itu kewajiban penyelenggarannya dalam hal ini DPD-nya,” katanya, Kamis (8/4).

Nurpati mengatakan, untuk Demokrat Sulsel, Ni'matullah Erbe terpilih pada Musda III, Kamis (19/5/2016).

Namun, Ullah sapaan Ni’matullah cs baru dilantik pada Sabtu 1 April 2017 atau setahun berselang.

Nurpati mengatakan, jika merujuk ke Musda Demokrat Sulsel sebelumnya, maka DPD Demokrat Sulsel semestinya sudah menggelar Musda Mei 2021 mendatang, karena sudah genap lima tahun.

“Jadi mestinya berakhir ya Mei juga. Cuman ini saya melihat terlalu jauh jaraknya, antara musda dan pelantikan (pengurus Demokrat Sulsel). Tapi, nanti saya cek dulu SK-nya di DPP, kapan berakhir,” ujarnya.

Ia menjelaskan, DPP sejatinya sedang menyusun petunjuk pelaksanaan (juklat) Musda bagi 34 DPD awal 2021 lalu. Namun, DPP mengalihkan konsentrasi menghadapi kudeta dan Kongres Luar Biasa (KLB) dari kubu Moeldoko cs.

“PO dan Juklat sudah pernah dibahas di DPP. Cuman kemarin karena ada KLB jadi distop dulu. Tapi ini kan situasi sudah tenang. DPP akan segera siapkan musda seluruh Indonesia,” katanya.

Ia mengatakan Agus Harimurti Yudhoyono adalah ketua umum yang tunduk dan patuh terhadap AD/ADT.

AHY menjalankan organisasi sesuai mekanisme tertuang dalam AD/ART.

Artinya, kata Nurpati, DPP akan meminta DPD segera menggelar musda jika periodesasinya sudah berakhir.

“AHY sebagai ketua juga terikat oleh ADART yang harus dilaksanakan. Mekanisme organisasi harus dilaksanakan,” katanya.

“Mekanismenya (musda) DPP melakukan inventaris bagi DPD yang sudah berakhir masa jabatannya. Terus diminta untuk segera musda,” kata Andi Nurpati.(*)