Kubu Moeldoko Makin Agresif, Usai Kudeta AHY Kini Rencanakan Rebut Kantor Demokrat di Proklamasi 41

Nama-namanya nanti saja kami rilis," lanjutnya.

Dia menuturkan, para tergugat ini dinilai melanggar konstitusi partai yang diakui negara.

"Intinya karena para tergugat melakukan perbuatan melawan hukum. Mereka melanggar konstitusi partai yang diakui negara," jelas Herzaky.

"Mereka melanggar konstitusi negara tepatnya UUD 45 pasal 1 karena Indonesia negara hukum dan demokratis," sambungnya.

Dia berharap, kedatangan tim kuasa hukumnya ini dapat menjadi harapan terakhir agar Partai Demokrat kubu AHY tak jadi dikudeta.

"Kami datang ke sini dengan harapan pengadilan jadi benteng terakhir dalam memperjuangkan keadilan dalam mencari keadilan dan kebenaran," tutup Herzaky.

Diketahui, ada 13 nama dari tim Kuasa Hukum kubu AHY.

Di antaranya, Bambang Widjojanto, Abdul Fickar Hadjar, Aura Akhman, Donal Fariz, Mehbob, Muhajir, Rony E Hutahaen, Iskandar Sonhadji, Budi Setyanto, Boedi Wijardjo, Diana Fauziah, Yandri Sudarso, dan Reinhard R Silaban.

Jhoni Allen tuding kongres Demokrat versi AHY tak sah

Seperti diketahui, AHY berada di puncuk pimpinan sebagia Ketum Demokrat hasil KLB Senayan pada 2020 lalu.

Jhoni Allen yang dipecat AHY memastikan KLB Senayan tidak sah.

Setelah dipecat, Jhoni Allen bersama pendiri Partai Demokrat membuat KLB Deliserdang dengan menghasilkan Moeldoko sebagai ketua umum.

Di kepengurusan Partai Demokrat hasil KBL Deliserdang, Jhoni Allen didapuk sebagai Sekjen.

Belum lama, Jhoni Allen mengklaim kongres kelima Partai Demokrat kubu AHY pada 2020 tidak sah.

Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, membantah hal tersebut.

"Bohong kalau kepengurusan Ketum AHY dan AD/ART (Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga) hasil Kongres V Tahun 2020 tidak sah," kata Herzaky.

Ia memastikan, bukti sahihnya Kongres tersebut adalah pengesahan kepengurusan Partai Demokrat di bawah Ketum AHY melalui SK Menhukham.

"Itu sudah tercatat di lembar negara," lanjutnya.

Herzaky mengklaim, Kemenkumham pun telah memeriksa berkas hasil kongres 2020 tersebut.

"Berkas hasil Kongres 2020 itu sesuai dengan pasal-pasal terkait di UU Parpol tahun 2008 yang sudah diubah melalui UU Parpol tahun 2011," tambah dia.

Jika mereka mengatakan kepengurusan dan AD/ART hasil Kongres ke-V tahun 2020 tidak sah, kata Herzaky, berarti menghina Kemenkumham.

"Berarti para pelaku GPK-PD menghina Menteri Hukum dan HAM dan staf-stafnya serta menganggap Kemenkumham tidak cakap dalam melaksanakan tugasnya," ujar Herzaky.

Bantah Jhoni Allen soal pemecatan 200 kader

Herzaky juga turut membantah isu pemecatan 200 kader Partai Demokrat dari kubu AHY.

Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, membantah isu pemecatan 200 kader Partai Demokrat dari kubu AHY, di PN Jakarta Pusat, Jumat (12/3/2021).

"Bohong kalau mereka bilang ada pemecatan 200 orang Ketua DPC.

Itu fitnah yang sangat keterlaluan yang mereka umbar," kata Herzaky.

"Pelaku GPK-PD (Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat) ini memang sejak awal selalu mengumbar kebohongan dan fitnah," lanjut dia.

Dia menduga, Partai Demokrat versi KLB kubu Moeldoko ini dilindungi dan didukung oknum terkait.

"Karena merasa dilindungi dan didukung oleh oknum kekuasaan secara terang-benderang. Jadi, hentikan fitnah dan tipu daya seperti ini di muka publik," jelas dia.

Dia mengakui ada sejumlah Ketua DPC Partai Demokrat yang digeser posisinya sebelum KLB Deliserdang pada Jumat (5/3/2021).

"Sebelum KLB abal-abal, ada beberapa ketua DPC yang memang digeser dari posisinya, tapi jumlahnya sekira 30an," tutur Herzaky.

"Mengapa bisa beranak jadi 200 di kubu pelaku GPK-PD?" lanjut dia.

Herzaky pun mengatakan Sekjen Demokrat versi KLB Deliserdang Jhoni Allen frustasi sehingga mengatakan hal demikian.

"Memang kami mesti banyak maklum menghadapi mantan kader yang frustasi dan senang menyebar kebohongan," ucap dia.

Sebelumnya, Jhoni Allen mengatakan ada 200 ketua DPC Partai Demokrat yang dipecat.

"Ini persisnya ada 200 lebih. Tapi skarang dibujuk lagi seperti di Maluku Utara," kata Jhoni Allen di rumah Moeldoko, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (11/3/2021).

Artikel ini telah tayang di Tribunjakarta.com dengan judul Kubu Moeldoko Ingin Gunakan Kantor Demokrat di Proklamasi, Hinca Panjaitan Tak Terima: Enak Aja!