Nurdin Abdullah ditangkap KPK
Balajar dari NA, Muhammad Ismak: Jika Niat Jadi Kepala Daerah untuk Berkuasa, Maka Tunggulah Bencana
“Pikirkan kembali niat tersebut apakah benar mau mengabdikan diri atau hanya ingin menjadi penguasa,” ujar Muhammad Ismak
lihat foto
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Semua pihak sebaiknya memikirkan jalan keluar bagi masalah tingginya biaya politik yang menjadi salah satu penyebab perilaku korup para pejabat publik.
Hal itu diserukan Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), melalui Ketua DPP AAI Muhammad Ismak.
Seruan tersebut menyusul pengakuan Gubernur Sulsel nonaktif Nurdin Abdullah melalui pimpinan KPK.
Beredar informasi bahwa Nurdin Abdullah mengaku uang Rp5 miliar lebih yang dia terima dari kontraktor Agung Sucipti untuk membiayai pencalonannya dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sulsel 2018.
Sebelumnya, Nurdin Abdullah ditangkap KPK di Gubernuran, Makassar, Sabtu (27/2/2021) dini hari.
Melalui WhatsApp, Rabu (3/3/2021), Muhammad Ismak menyampaikan keprihatinan dengan situasi yang terjadi di Sulsel.
Dikatakan Muhammad Ismak, belajar dari kasus Nurdin Abdullah ditangkap KPK, biaya politik tinggi sejak awal harus menjadi alarm bagi siapapun yang memiliki hasrat untuk menjadi pejabat publik atau pemimpin daerah.
“Pikirkan kembali niat tersebut apakah benar mau mengabdikan diri atau hanya ingin menjadi penguasa,” ujar Muhammad Ismak yang juga Ketua Ikatan Keluarga Alumni Unhas Jabodetabek, IKA Unhas Jabodetabek.
Menurut Muhammad Ismak, tatkala niat menjadi penguasa lebih besar, maka bencana hanyalah soal waktu.
Selanjutnya Muhammad Ismak menyebut, universitas dan para alumninya, termasuk Universitas Hasanuddin diminta segera memikirkan dan memberi kontribusi bagi desain demokrasi yang baik dan benar dan mengakomodasi model demokrasi yang benar-benar memberikan hak kepada rakyat.
“Bukan model demokrasi yang hanya melahirkan penguasa dengan ego setinggi langit,” tegas Muhammad Ismak.
Terkait dengan calon-calon pemimpin pada masa datang, Muhammad Ismak mengatakan, pers dan masyarakat terdidik diharapkan berperan penting dalam proses seleksi.
“Bukan hanya mengulas profile pribadi karena akan terjebak pada pencitraan tetapi juga isi kepala dan pikiran sang calon,” jelas Muhammad Ismak.
Penyidikan KPK
KPK menduga dana yang diterima Nurdin Abdullah dari kontraktor dan pengusaha untuk dana kampanye Pilgub.
