Breaking News:

Nurdin Abdullah Ditangkap KPK

Dosen Hukum Unhas Ungkap Ancaman Penjara kepada Tersangka Gratifikasi Nurdin Abdullah dan Edy Rahmat

Komisi Pemberantasan Korupsi mengenakan pelanggaran pasal UU PTPK kepada Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah dan Sekretaris Dinas PUTR, Edy Rahmat.

Handover
Tersangka gratifikasi Nurdin Abdullah disangka melanggar pasal 12 dan 11 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

TRIBUN-TIMUR.COM- Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) sudah mengenakan pelanggaran pasal kepada Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah dan Sekretaris Dinas PUTR, Edy Rahmat.

Mereka terjaring operasi tangkap tangan KPK atau OTT KPK, Sabtu (27/2/2021) dini hari.

Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah dijemput di Rumah Jabatan Gubernur Sulsel.

Dalam konferensi pers ketua KPK RI, Firli Bahuri mengungkapkan pelanggaran melawan hukum dari Nurdin Abdullah dan Edy Rahmat.

Sehingga, nurdin abdullah tersangka bersama pemberi gratifikasi Agung Sucipto.

Mereka disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12B Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Fajrurahman Jurdi SH MH menyampaikan detail dugaan pelanggaran Nurdin Abdullah dan Edy Rahmat.

Baca juga: KPK Dalami Aliran Uang Dugaan Gratifikasi Nurdin Abdullah Bayar Utang Kampanye Pilgub Sulsel 2018

Pasal 11 UU UU Nomor 20 Tahun 2001

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

Pasal 12 B
Ayat (1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan
ketentuan sebagai berikut:

Halaman
123
Editor: Muh Hasim Arfah
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved