Pelantikan Danny-Fatma Berpotensi Ditunda, Komunitas Pendukung Ancam Duduki Kantor Gubernur Sulsel

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Surat Keputusan Kepala Daerah terpilih 2020, untuk Sulawesi Selatan belum juga diterbitkan Kementerian Dalam Negeri.

Sehingga, Pemerintah Provinsi Sulsel, juga belum bisa memutuskan jadwal pelantikan bagi seluruh calon kepala daerah terpilih. 

kemungkinan besar pada 17 Februari, seluruh jabatan kepala daerah yang telah berakhir, akan diisi oleh Pelaksana Harian (PLH). 

Sementara untuk Kota Makassar SK Prof Rudy sebagai Pj Walikota, masih berlaku hingga Juni mendatang.

"Tidak ada yang tau. Jangan bikin jadwal sendiri. Ini ada 170 kabupaten/kota termasuk provinsi (yang berproses di Kemendagri) makanya bersabar aja," ujar Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah, Senin (8/2/2021) kemarin.

Menanggapi hal tersebut, masyarakat Kota Makassar, yang tergabung dalam komunitas pendukung Danny-Fatma, mengancam akan menduduki Kantor Gubernur Sulsel, di Jalan Urip Sumoharjo, Kota Makassar.

Ketua Simpul Muda Community, Ahmad DB mengatakan, Danny-Fatma harus dilantik oleh Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah, sesuai jadwal, pada 17 Februari 2021.

Menurut Ahmad, warga Kota Makassar sudah ingin dipimpin oleh pilihannya sendiri, yang baru saja digelar Desember 2020 lalu.

"Seolah Gubernur NA, lebih memilih walikota pilihannya, daripada wali kota pilihan Rakyat, sehingga ingin menunda-nunda pelantikan walikota yang dipilih rakyat. Kalau begini terus kita akan duduki kantor gubernur sulsel," ujarnya saat dihubungi, Selasa (9/2/2021).

Ahmad memastikan, ada sekitar 40 persen rakyat makassar, akan mengepung dan menduduki Kantor Gubernur, pada 16-17 Februari akan datang, jika.pelantikan tidak dilakukan.

Ahmad menegaskan, langkah - langkah tersebut, perlu diambil agar stabilitas Pemerintahan Kota Makassar dapat terjaga dengan baik.

Dan layanan publik tidak terganggu seperti karena dipimpin bukan pilihan rakyat.

"Langkah ini harus diambil agar stabilitas Pemerintah Kota Makassar dapat berjalan dengan baik dan pelayanan publik pun dapat berjalan dengan efektif. Rakyat makassar sudah ingin dipimpin oleh pilihannya," jelasnya 

Sementara, Ketua Umum Pakabaji Community, Beni Iskandar memastikan, akan turun kejalan.

Untuk meminta Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah, segera melantik Walikota Makassar terpilih.

Pembina Komunitas Aku DP itu, juga berharap, ketidakpastian ini tidak perlu terjadi berlarut - larut tanpa adanya solusi, karena yang dirugikan adalah warga Kota Makassar.

"Kami sangat menyesalkan tindakan Pemprov Sulsel yang berulang kali mempunyai niat menunda pelantikan Walikota, dan Wakil Walikota Makassar terpilih," terangnya.

Ia pun mendesak Kementrian Dalam Negri segera mengambil langkah administratif, dengan meminta intruksi presiden.

Untuk secepat mungkin melantik pasangan Danny Pomanto dan Fatmawati Rusdi.

"Harus ada langkah konkret yang dilakukan oleh pemerintah pusat dalam hal ini Kemendagri, agar permasalahan ini tidak terus berlarut-larut sehingga roda Pemerintahan Kota Makassar dapat berjalan dengan efektif dibawah pimpinan pilihan rakyat," jelasnya.

Beni juga memastikan, ribuan masyarakat Kota Makassar bersama Komunitasnya, akan menduduki Kantor Gubernur Sulsel, apabila Pemerintah Provinsi tidak melantik Danny - Fatma.

Laporan tribuntimur.com, M Ikhsan