Habib Rizieq Shihab dan FPI Kian Dipermasalahkan,Tokoh Sulsel Nilai FPI NGO Ideal Sederajat Partai

Sayang sekali, AM Sallatu harus memendam kecewa pada kenyataan ketika non-governmental organization-NGO atau Organisasi non Pemerintah-ornop semakin menjamur.

“Saya kemudian kecewa karena ternyata seolah-olah non-governmental organization-NGO atau Organisasi non Pemerintah-ornop hanya merupakan jembatan menuju peran-peran politik, bukan justru mengembangkan peran-peran kemasyarakatan sesuai sifat dasar non-governmental organization-NGO atau Organisasi non Pemerintah-ornop. Bagi saya, ada kesetaraan antara institusi politik dan non-governmental organization-NGO atau Organisasi non Pemerintah-ornop, bukan satu kelas di bawah Parpol,” jelas AM Sallatu.

Fenomenan akan non-governmental organization-NGO atau Organisasi non Pemerintah-ornop  “merasa perlu naik kelas” itu, juga diamati AM Sallatu pada perspektif perkembangan global.

Dimana non-governmental organization-NGO atau Organisasi non Pemerintah-ornop, kalau mau menaikkan kelasnya, maka non-governmental organization-NGO atau Organisasi non Pemerintah-ornop tersebut akan bertransformasi menjadi institusi think tank.

“Artinya, pada saatnya non-governmental organization-NGO atau Organisasi non Pemerintah-ornop akan sejatinya merupakan pencerminan masyarakat sipil, yang memang telah melembaga dan berpengalaman melakukan fungsi-fungsi pendampingan pada masyarakat. Bahkan lebih jauh akan berfungsi sebagai sparing partner dunia akademik di kampus-kampus, dimana non-governmental organization-NGO atau Organisasi non Pemerintah-ornop lebih kaya dengan pengalaman empirik dan dunia nyata di sekitarnya,” jelas AM Sallatu.

Dengan spesifikasi yang dimilikinya, lanjut AM Sallatu, non-governmental organization-NGO atau Organisasi non Pemerintah-ornop akan mampu mengembangkan sektor pengetahuan (Knowledge Sector). Sektor pengetahuan inilah yang menjadi salah satu titik lemah dalam perkembangan masyarakat di sekitar kita.

Celakanya, menurut AM Sallatu, pengembangan Sektor pengetahuan itu dianggap merupakan tugas dunia pendidikan tinggi (kampus). Padahal menurutnya, tidak semuanya (kebutuhan pengetahuan) mampu disupply oleh institusi pendidikan tinggi.

“Oleh karena itu, jangan heran sampai detik ini, unsur kampus dan para akademisilah yang dipandang mewakili masyarakat sipil (civil siciety), yang pada kenyataannya tidak juga bisa berfungsi optimal. Apalagi dalam kekuasaan rezim saat ini, mereka bahkan bisa didikte oleh penguasa,” kata AM Sallatu.

Pada akhirnya, AM Sallatu menilai pentingnya wawasan restorasi bila menginginkan kehidupan masyarakat mampu berkembang secara lebih baik ke depan.(*)