Jadi Partai? Pengamat Universitas Muhammadiyah: AD/ART FPI Khilafah, Ideologi Partai Pancasila

Secara hukum, pelarangan aktivitas dan penggunaan simbol-simbol FPI pun tidak membatasi hak-hak politik mantan anggota FPI.

“Pertanyaannya adalah kalau serius ingin menjadi partai politik, apakah FPI mau melakukan penyesuaian ideologi ? yang berarti meninggalkan ide khilafah sebagaimana di AD/ART FPI sebelumnya. Meskipun gagasan-gagasan NKRI bersyariah yang sering dipropagandakan elite FPI, bukan ahistoris kalau merujuk pada sejarah Piagam Jakarta,” kata Andi Luhur Priyanto.

Menurutnya, ideologi khilafah bertentangan dengan Pancasila dan NKRI.

Kewajiban Partai Politik Berideologi Pancasila telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1985 tentang Partai Politik, dan Kelompok Kerja (Golongan Karya). 

Undang-undang tersebut mewajibkan partai politik untuk menggunakan asas Pancasila sebagai asas tunggal dan hingga saat ini dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik masih berlaku. 

“Sehingga tidak mungkin menjadi partai politik yang berbadan hukum kalau masih mengusung ideologi sama,” kata Andi Luhur Priyanto.

Sebenarnya kalaupun, lanjut alumnus Universitas Hasanuddin ini, bisa bertransformasi menjadi partai politik, kekuatan FPI bisa menjadi kanal kepentingan kelompok Islam politik.

“Hanya saja captive market untuk pemilih Islam politik juga semakin menyempit. Itu pun masih harus berkompetisi dengan partai-partai Islam dan partai nasionalis lainnya,” katanya

“Faktor lain soal adalah apakah mau konsisten dengan propaganda dan sentimen politik identitas ? Kehadiran partai politik pengusung cita-cita FPI tanpa persiapan, gagasan dan pengorganisasian baik, hanya akan memudahkan penaklukannya politik.”(*)

Baca juga: Tak hanya Bossman Mardigu, Kader Partai Penguasa Indonesia Sarankan FPI Buat Partai Pasca Dilarang

Baca juga: FPI Jadi Partai? Akademisi Bugis-Makassar Ingatkan Islam Yes Partai Islam No: Eppa Sulapa Lebih Pas!