FPI Jadi Partai? Akademisi Bugis-Makassar Ingatkan Islam Yes Partai Islam No: Eppa Sulapa Lebih Pas!

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR – Diskursus FPI jadi partai mengemuka lagi. Wacana ini digerakkan anggota Komisi I DPR RI Mayjen TNI (purn) TB Hasanuddin.

Politikus PDI Perjuangan TB Hasanuddin menyarankan FPI yang kini telah berganti menjadi Front Persatuan Islam besutan Habib Rizieq Shihab lebih baik terjun dalam politik praktis.

"Sejak reformasi Indonesia telah menjadi negara demokrasi. Tahun 2019, demokrasi di Indonesia menempati peringkat ke-4 di kawasan Asia Tenggara dan 67 di dunia dalam daftar indeks demokrasi global yang dirilis oleh The Economist Intelligence Unit (EIU). Dengan sistem demokrasi ini sangat mungkin bila FPI jadi partai," kata TB Hasanuddin kepada wartawan, Minggu (3/1/2021).

Hanya saja, tawaran dan kemungkinan FPI jadi partai itu ditolak tegas kuasa hukum FPI Aziz Yanuar. Dia menegaskan, FPI tak pernah terjun ke ranah politik secara langsung dan tidak tertarik berubah menjadi partai politik . Alasannya, jika FPI jadi partai,  FPI khawatir mereka masuk ke lingkaran penguasa dan menjadi zalim.

"Kami khawatir menjadi zalim. Apalagi sampai masuk ke lingkaran penguasa, ikut zalim. Kalau jadi parpol nanti zalim, bengis, serta kejam, tapi tidak menyadari kezaliman dan kekejamannya," tegas kuasa hukum FPI Aziz Yanuar.

Kemungkinan dan plus-minus FPI jadi partai dibahas dan diperdebaykan oleh tokoh Wali Wanua Sulsel dalam Group WhatsApp Senter-senter Bella, beberapa hari terakhi, hingga Senin (11/1/2021).

Kalau pilihan FPI jadi partai dinilai baik oleh Guru Besar UIN Alauddin Makassar Prof Qasim Mathar.

"Memang bagus kawan-kawan eks FPI lebih menegaskan diri berjuang pas di rel konstitusi. Jangan seperti sebelumnya saat akan memperpanjang izin operasional keormasannya, melahirkan polemik yang melelahkan para pihak dan berdampak kehebohan di tengah masyarakat. Terutama dengan kepulangan Rizieq Syihab,” jelas Prof Qasim Mathar.

Dengan menjadi partai politik, lanjut Prof Qasim Mathar, FPI akan teruji melalui proses politik yang konstitusional, seperti proses yang akan menguji semua parpol, khusus pada proses pileg dan pilpres.

Hanya saja, Prof Qasim Mathar juga ingatkan agar bejalar pada nasib partai Islam yang tidak pernah menjadi pemenang di negeri ini.

“Kalau mau jadi parpol Islam, belajarlah dari sejarah parpol Islam yang panjang di tanah air,” ujar Prof Qasim Mathar.

Dia mencontihkan PKS, yang sebelumnya bernama PK, hingga hari ini akhirnya memilih menjadi penjaga pos di posisi oposisi.

Kemudian Prof Qasim Mathar mencontohkan PAN. “PAN di awal reformasi dipimpin oleh Amien Rais, tokoh reformasi, akhirnya memilih berangsur-angsur bergabung ke pemerintah di bawah bayangan kemarahan tokoh reformasinya,” jelas Prof Qasim Mathar.

Bahkan, PPP, Parmusi, Partai Ka’bah, dan Masyumi pun dicontohkan Prof Qasim Mathar.

“Jauh ke belakang, ada PPP, Parmusi, Partai Ka'bah,  ‘Si Singa’ Masyumi di era demokrasi liberal lagi waktu itu, tak satu pun pernah mencetak sebagai sang pemenang pemilu.