Tribun Klakson: Mubazzir

Begitupula halnya dengan kendaraan-kendaraan dinas, terutama mobil. Oto yang masih layak pakai, diganti dengan pengadaan mobil roda empat yang baru.

Di taraf ini tak kalah mengerikannya, sebab ada kecenderungan mobil-mobil dinas diganti dengan mengikuti pasar mobil diluar sana. Dengan kata lain, mobil dinas mengikuti trend kendaraan di pasar. 

Konon, disebuah daerah seorang pejabat dinas mengganti interior mobil dinasanya dengan dananya sendiri. Namun, nota-nota biaya penggantian itu ia simpan baik-baik.

Kenapa? Karena pasca tak menjabat lagi, ia akan meminta ganti rugi atas renovasi interior mobil dinas tadi. Kemubaziran yang mengarah ke privatisasi ini sungguh fatal. 

Begitulah keadaannya. Kemubazziran melalui renovasi hingga "pengadaan" telah lama menjadi trend yang sebenarnya menguntungkan kantor, merugikan warga. Logika "pengadaan" barang-jasa digerakkan dengan memunthakan kemubaziran. Bukan kesejahteraan warga. 

Semoga pemerintahan hasil Pilkada serentak nanti tidak melahirkan pemerintahan yang mubazzir.

Rugilah berpilkada bila kelak pasangan bupati dan atau waikota yang terpilih hanya rutin mengganti alat-alat perkantoran yang sebenarnya masih layak pakai.

Pilakda harus melahirkan pemimpin-pemimpin lokal yang mampu meninggalkan tradisi buruk birokrasi seperti itu.

Nalar "pengadaan" yang mubazzir harus ditanggalkan. (*)