Tribun Klakson: Mubazzir

Mubazzir, Oleh: Abdul Karim, Penulis & Pegiat Demokrasi

Negeri ini tergolong negeri mubazzir. Pemerintahnya seringkali bertindak mubazzir. Kemubazziran itu terlihat dengan nyata nyaris disetiap tahun.

Kemubazziran tanpa sengaja atau memang sengaja selalu berulang dari rezim ke rezim sejak era Pak Harto. 

Kantor-kantor pemerintah nyaris setiap tahun ada yang dibongkar, ada yang direnovasi, tanpa alas pendapat yang terang.

Padahal, tak semua kantor yang dibongkar atau direnovasi itu tak memenuhi kelayakan. Malah bahkan masih sangat layak difungsikan sebagai kantor.  

Tentulah ini kemubazziran nyata. Sebab kantor yang dibangun ulang itu, atau yang direnovasi itu menggunakan dana tebal. Bukan dana abal-abal.

Lalu semuanya atasnama dan untuk rakyat. Lalu benarkah selama ini kantor-kantor itu dipakai untuk melayani rakyat? Jangan-jangan hanya dipakai untuk mengakali warga, menyunat bantuan untuk mereka, atau kantor itu hanya untuk menjamu orang-orang khusus dengan segala jenisnya?

Pernah disuatu waktu, seorang rekan menceritakan sebuah pengalaman suram. Ia memasuki sebuah kantor pemerintah yang entah berapa kali direnovasi.

Di dalam kantor berpendingin itu suasana hening tapi tak bening. Tak ada hiruk-pikuk yang berarti--sebab para pegawai sedang sibuk dengan gawai masing-masing. Entah untuk bermedsos ria, entah untuk game mulia. 

Di ruangan lain, ada yang sedang berbincang tentang arisan, hingga tentang kisah sinetron pilu "kumenangis" kegemaran mami-mami baper itu.

Bakhan, ada pula yang menggerayangi rambut rekannya demi seekor kutu yang dicari.

Dalam konteks ini, kantor yang direnovasi tentu sebuah kemubazziran nyata. Sebab dinamika didalamnya begitu jauh dari proses pelayanan. 

Seorang pegawai honorer di sebuah kantor pemerintah pernah mengisahkan keheranannya selama beberapa tahun mengabdi di sana.

Ia heran melihat rutinnya renovasi di kantornya. Lantai yang masih layak, diganti tiba-tiba.

Pagar yang masih kokoh, dirubuhkan lalu diganti tahun depannya. Kursi dan meja yang masih pantas, diganti tahun berikutnya. 

Begitupula halnya dengan kendaraan-kendaraan dinas, terutama mobil. Oto yang masih layak pakai, diganti dengan pengadaan mobil roda empat yang baru.

Di taraf ini tak kalah mengerikannya, sebab ada kecenderungan mobil-mobil dinas diganti dengan mengikuti pasar mobil diluar sana. Dengan kata lain, mobil dinas mengikuti trend kendaraan di pasar. 

Konon, disebuah daerah seorang pejabat dinas mengganti interior mobil dinasanya dengan dananya sendiri. Namun, nota-nota biaya penggantian itu ia simpan baik-baik.

Kenapa? Karena pasca tak menjabat lagi, ia akan meminta ganti rugi atas renovasi interior mobil dinas tadi. Kemubaziran yang mengarah ke privatisasi ini sungguh fatal. 

Begitulah keadaannya. Kemubazziran melalui renovasi hingga "pengadaan" telah lama menjadi trend yang sebenarnya menguntungkan kantor, merugikan warga. Logika "pengadaan" barang-jasa digerakkan dengan memunthakan kemubaziran. Bukan kesejahteraan warga. 

Semoga pemerintahan hasil Pilkada serentak nanti tidak melahirkan pemerintahan yang mubazzir.

Rugilah berpilkada bila kelak pasangan bupati dan atau waikota yang terpilih hanya rutin mengganti alat-alat perkantoran yang sebenarnya masih layak pakai.

Pilakda harus melahirkan pemimpin-pemimpin lokal yang mampu meninggalkan tradisi buruk birokrasi seperti itu.

Nalar "pengadaan" yang mubazzir harus ditanggalkan. (*)