Arah Perekonomian Makassar dalam Pusaran Pilwali 2020

Salah satu hal utama yang perlu dibenahi pemimpin baru Makassar adalah perlu tersedianya informasi PDRB per Kecamatan yang selama ini belum pernah dirilis.

Hal ini penting diketahui oleh para pemangku usaha khususnya dan terutama bagi pengambil kebijakan guna menyusun rencana pembangunan ekonomi Makassar yang lebih optimal dan tepat. 

Secara umum ada beberapa fakta menarik dari perkembangan data-data makro ekonomi Makassar dalam beberapa tahun terakhir, periode 2016-2019.

Rupanya ada hubungan indikator ekonomi yang anomali atau tidak biasanya, seperti hubungan antara variabel pertumbuhan ekonom dengan gini ratio sebagai indikator ketimpangan pendapatan.

Ternyata ditemukan hubungan data terbalik dari anggapan pada umumnya, yang menunjukkan bahwa setiap terjadi kenaikan pertumbuhan ekonomi rupanya gini ratio menurun, berarti ketimpangan pendapatan membaik. Demikian juga terkait dengan hubungan antara inflasi, pengangguran, dan IPM.

Ternyata dalam periode yang sama, ditemukan hubungan tidak sesuai anggapan biasanya, yakni bahwa inflasi dan pengangguran jalan seiring dengan trend menurun serta IPM yang terus meningkat.

Artinya teori Phillips tidak terbukti di Makassar yaitu jika inflasi turun, ternyata dampaknya terhadap pengangguran tidak meningkat. 

Kemudian, dari kajian mikro yang pernah dilakukan penulis tentang pemetaan potensi dan prospek perekonomian dalam arti luas di Makassar khususnya mengenai konsentrasi usaha dan aspek-aspek perbankan dikaitkan dengan rasio jumlah penduduk di masing-masing kecamatan dapat di jelaskan beberapa informasi menarik yang dapat dijadikan dasar informasi penting bagi para pihak di Makassar.

Misalnya, hubungan antara share jumlah usaha dengan share luas  wilayah dan share jumlah penduduk, ditemukan beberapa informasi menarik.

Ditemukan tidak secara langsung ada hubungan bahwa luas wilayah dan banyaknya penduduk akan terdapat jumlah usaha yang banyak pula.

Contoh di Kecamatan Biringkanaya yang merupakan wilayah terluas, 28 persen, tapi share penduduknya hanya 2,33 persen dan share jumlah usaha hanya 1,86 persen.

Sebaliknya, ada beberapa kecamatan, Panakkukang dan Rappocini misalnya, luas wilayahnya masing-masing hanya 9,72 dan 5,26 persen dengan jumlah penduduk masing-masing 3,74 dan 7,74 persen, tapi jumlah usaha tertinggi, mencapai masing-masing 22,88 dan 21,27 persen. 

Demikian juga terkait dengan hubungan antara aspek perbanka dengan jumlah usaha dan jumlah penduduk.

Misalnya di Kecamatan Ujung Pandang dan Wajo, di wilayah tersebut aspek perbankan jauh lebih besar rasionya dibanding jumlah penduduk dan jumlah usaha.

Share aspek perbankan tertinggi, di Kecamatan Ujung Pandang 13,38 dan Wajo 13,69 persen tapi jumlah penduduk dan usaha hanya masing-masing 4,69 dan 4,36 serta 6,72 dan 2,4 persen.