Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

Debat Kandidat Pilwali Makassar

Danny-Fatma Gagas Revolusi Pendidikan, Begini Tanggapan Tiga Paslon Lain

Danny-Fatma menggagas revolusi pendidikan sebagai program strategis di sektor pendidikan.

Penulis: Ari Maryadi | Editor: Hasriyani Latif
TRIBUN-TIMUR.COM/ARI MARYADI
Paslon nomor nomor 1 Danny Pomanto memaparkan program revolusi pendidikan dalam debat publik Pilwali Kota Makassar 2020. 

Ia mencontohkan jumlah SD sebanyak 450-an tidak sebanding dengan SMP yang hanya 200-an.

Rahman Bando pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar selama tujuh bulan.

"SD kita ada 450 lebih, sedangkan SMP yang akan menjemput hanya 200 lebih," kata Rahman.

Hal senada disampaikan oleh paslon nomor 3 dr Fadli Ananda. Ia mengatakan lulusan SD tidak sebanding dengan jumlah SMP di Kota Makassar.

Ia mengatakan ada 23 ribu lulusan SD di Kota Makasasar, berbanding terbanding dengan daya tampung SMP yang hanya 13 ribu.

"Ada 10 ribu warga tidak sekolah karena hanya bisa tampung 13.000," beber dr Fadli.

Bersama Deng Ical, mereka pun menawarkan program kolaborasi SMP negeri dengan SMP swasta. Mereka menamainya program bosara.

"Kita adakan program bosara yang kolaborasikan SMP negeri dengan SMP swasta yang ada di Kota Makassar," beber dr Fadli.

Sementara paslon nomor 4, Irman Yasin Limpo menegaskan salah satu yang harus disiapkan adalah anggaran. Saat ini, keberpihakan anggaran Pemkot Makassar untuk pendidikan hanya 11 persen.

"Kalau kita tidak tempatkan di atas 20 persen, hasilnya sama saja. Kami akan naikkan anggaran pendidikan 20 persen, sesuai yang ditetapkan undang-undang," tegasnya.

Menurutnya, pemerintah harus menjadi pioner dalam menyiapkan anggaran pendidikan yang sesuai undang-undang.

Bagaimana mau menarik anggaran berupa dana CSR dari pihak lain, jika pemerintah sendiri tidak memperlihatkan keberpihakannya dalam pendidikan.

"Apapun yang kita bicarakan, rencanakan, kalau anggaran tidak berpihak, tidak akan bisa," ungkapnya.

Ia mengungkapkan, hal paling inti dalam pendidikan adalah pemenuhan delapan standar mutu.

Banyak guru PAUD yang belum berkualifikasi sarjana, dan guru SD, dan SMP yang belum tersertifikasi.

"Semua guru harus didorong mendapatkan NUPTK berdasarkan SK Wali Kota, supaya mereka semua punya ijin mengajar," terangnya.

Selain itu, pendidikan karakter juga akan dimajukan. Mendidik siswa yang baik dan benar, baru cerdas.

"Percuma cerdas kalau tidak berbakti kepada orang tua," pungkasnya. (*)

Laporan Kontributor tribun-timur.com @bungari95

Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved