Krisis Mutu Demokrasi

PILKADA serentak terancam krisis mutu demokrasi. Kontestan nyaris tak menggelar pendidikan politik yang efektif untuk publik.

Di tengah pandemi ini, para kontestan nyaris kehilangan akal untuk membangun propaganda politik yang mencerdaskan publik.

Argumennya, karena pandemi.

Ketentuan dari KPU juga sangat khas pandemi.

Di sini tampak kelihatan bahwasannya para kontestan tak bersiap berpilkada ditengah pandemi.

Baliho memang tersebar dimana-mana, tetapi baliho itu kelihatannya tak punya energi yang kuat untuk mencerdaskan publik.

Padahal, seharusnya para kontestan menyiapkan strategi khusus untuk melancarkan pendidikan politik bagi publik.

Strategi khusus yg dimaksud adalah strategi pencerdasan publik ditengah pandemi.

Sayangnya, sampai hari ini kita belum menemukan strategi seperti itu dari para kontestan.

Di musim pandemi ini juga tampaknya kita begitu kabur pengetahuan akan kapasitas sumberdaya manusia para kontestan.

Publik kesulitan mendeteksi kapasitas SDM kontestan, sebab argumennya adalah mesti "jaga jarak".

Di sini kekeliruan terjadi, "jaga jarak" yang seharusnya dimengerti adalah jaga jarak dalam makna fisik semata.

Tetapi dalam makna ide--harusnya tak berjarak dengan publik.

Dengan kata lain, para kontestan seharusnya produktif membangun ide-ide politik konstruktif dengan strategi efektif agar ide itu tiba diruang kesadaran publik, atau melengket di dinding nalar warga.

Misalnya, ide tentang bagaimana membangun kebijakan ekonomi yang kuat untuk warga di tengah pandemi Covid-19 yang tak berkesudahan.