Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

Demo Tolak Omnibus Law

Gubernur dan Ketua DPRD Sulsel Temui Mahasiswa, Naik Pikap Berorasi

Nurdin Abdullah merespon tuntutan dari mahasiswa dan pemuda Muhammadiyah di Sulsel terkait Undang-Undang (UU) Omnibus Law.

Penulis: Muhammad Fadhly Ali | Editor: Hasriyani Latif
TRIBUN-TIMUR.COM/FADHLY
Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Nurdin Abdullah dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulsel Andi Ina Katika Sari menemui mahasiswa yang berunjuk rasa di depan Kantor Gubernur Sulsel, Jl Urip Sumoharjo Makassar, Senin (12/10/2020) sore. 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Nurdin Abdullah dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulsel Andi Ina Katika Sari menemui mahasiswa yang berunjuk rasa di depan Kantor Gubernur Sulsel, Jl Urip Sumoharjo Makassar, Senin (12/10/2020) sore.

Keduanya bahkan menaiki mobil pikap yang diatasnya tersedia pengeras suara.

Nurdin Abdullah merespon tuntutan dari mahasiswa dan pemuda Muhammadiyah di Sulsel terkait Undang-Undang (UU) Omnibus Law.

Dalam orasinya Gubernur Sulsel memaparkan sisi baik dari UU Cipta Karya atau Omnibus Law bagi para pekerja atau buruh.

Baca juga: Gubernur Sulsel Paparkan Sisi Baik dari UU Omnibus Law

Baca juga: Jokowi Belum Baca Draf Final UU Cipta Kerja Tapi Bilang Demo Karena Hoax, Ternyata Dengar dari Sini

"Kalian semua ini adalah agen perubahan. Saya bagian dari dunia pendidikan, kebetulan diamanahkan jadi Gubernur. Kalau saya tanya apa itu UU Omnibus Law itu apa, pasti banyak yang belum tahu. Karena ini baru, banyak versi yang beredar," tuturnya.

"Kalian butuh lapangan kerja, kenapa Indonesia terus menjadi negara pengekspor bahan baku Industri? Karena tidak ada yang mau masuk berinvestasi di Indonesia. Kenapa? Karena birokrasi yang panjang dan mahal," jelasnya.

Selama ini, lanjut dia, ada 79 Undang-Undang, 2.444 pasal itu menyusahkan investasi.

"Di balik ada pasal yang perlu memang perlu kita usulkan untuk kita revisi. Jadi sari-sarinya yang bagus kita ambil," ujarnya.

Ratusan buruh aksi unjuk rasa penolakan Omnibus law di depan Kantor Gubernur Sulsel Jl Urip Sumiharjo, Makassar, Senin (12/10/2020) siang.
Ratusan buruh aksi unjuk rasa penolakan Omnibus law di depan Kantor Gubernur Sulsel Jl Urip Sumiharjo, Makassar, Senin (12/10/2020) siang. (TRIBUN-TIMUR.COM/SAYYID)

Ia pun dalam dekat ini akan mengumpulkan akademisi, tokoh masyarakat dan tokoh pekerja untuk membedah UU Cipta Lapangan Kerja.

"Kita lihat apa yang merugikan rakyat. Sulaya kita dapat memberikan masukan konstruktif untuk kebaikan bersama," ujarnya.

"Oleh karena itu dalam minggu ini, saya akan menyampaikan kepada Bapak Presiden, usulan dari Sulawesi Selatan untuk perbaikan," jelasnya.

Ketua DPRD Ina Kartika menekankan, agar masyarakat khususnya pekerja dan mahasiswa yang telah memberikan aspirasinya untuk mempercayakannya kepada pemerintah dan DPRD Sulsel.

"InsyaAllah kami akan membawa aspirasi ini sampai ke pusat sesuai aturan yang ada," jelasnya.

Pernyataan Resmi Presiden Jokowi

Sebelumnya, Presiden Jokowi akhirnya memberikan pernyataan terkait UU Cipta Kerja yang sedang hangat dibicarakan.

Halaman
1234
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved